TABANAN, MEDIAPELANGI.com – Potensi defisit anggaran pada APBD Perubahan tahun 2018 ini mencapai Rp 41 miliar. Angka tersebut berdasarkan perhitungan antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Tabanan setelah mendengar pemaparan dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) Pemkab Tabanan. Senin (6/8/2018).
Dalam rapat yang dipimpin oleh ketua DPRD Tabanan yang juga ketua banggar I Ketut Suryadi bersama seluruh badn anggaran dewan berlangsung alot. Sementara TAPD Pemkab Tabanan dipimpin Sekkab I Nyoman Wirna Ariwangsa bersama tim termasuk Bapelitbang, Bakeuda, serta OPD penghasil.
Pada kesempatan tersebuit Suryadi mempertanyakan tidak tercapainya target pendapatan daerah termasuk terjadinya defisit yang mencapai Rp 41 Miliar. “Kami mohon penjelasan dari TAPD,” tandasnya.
Sekda Tabanan I Nyoman Wirna Ariwangsa memaparkan terjadinya penurunan target Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) tahun 2018. Seperti BPHTP, pajak daerah lainnya yang tidak sesuai dengan target termasuk pemasukan dari DTW yang ada di Tabanan. Target tidak tercapai sehingga terjadi defisit sebesar Rp 41 Miliar. “Memang terjadi penurunan target pendpatan seperti dari PHR karena berhentinya operasioanl NBR serta sektor lainnya,” katanya.
Sementara untuk menutupi defisit tersebut awalnya pihaknya menghandalkan dana bantuan provinsi sebesar Rp 10 Miliar dan dana dari BRSU Tabanan sebar Rp 13 sehingga masih kurang sekitar Rp 18 Miliar. Namun ternyata dana dari BRSU Tabanan tidak bisa dipakai untuk menutup defisit tersebut karena harus digunakan untuk membeli obat. “Jadi masih ada defisit sekitar Rp 31 Miliar. Sementara dari pusat sudah tidak ada lagi kucuran dana,” jelasnya.
Menurut Ketua DPRD Tabanan Ketut Boping Suryadi meminta eksekutif untuk segera mencari solusinya. Salah satunya dari PAD, gimana caranya biar realitis banggar dengan TAPD untuk melihat kemungkinan sisi mana yang bisa di naikan itu yang kita perlukan dalam rapat koordinasi selanjutnya, menjelang RAPBD di susun,”tegas Boping.
Adapun potensi pendapatan yang masih bisa dioptimalkan seperti dari DTW dan BPHTB. Dan Apalagi ada rencana penerapan e-billing untuk tiket masuk di DTW, bahkan Boping mendesak agar target tersebut dinaikkan sesuai target awal. “Dan kami akan terus pantau bersama komisi III untuk turun ke lapangan,”ungkapnya. (ka)
