DPRD Tabanan Soroti Penerapan Sistem e-Parking Gagal Terealisasi

TABANAN, MEDIAPELANGI.com – Lagi-lagi, minimnya Konstribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2019 menuai sorotan dari kalangan dewan.

Kali ini, sorotan tajam datang dari Ketua DPRD Tabanan  I Ketut Suryadi dalam Rapat  kerja dengan TAPD dan OPD, Unit penghasil di Ruang Sidang Kantor DPRD Tabanan, Senin (22/10/2018).

Politisi PDIP asal Bajera, Selemadeg  menyoroti  mengenai penerapan e-biling/e-ticketing di DTW Tanah Lot yang hingga saat ini belum terealisasi dan tidak dikerjakan. Hanya sebatas wacana dan wacana semata.

“Tidak hanya itu di DTW Ulun Danu Beratan yang tidak digarap secara maksimal. Ini terlihat banyak potensi  yang bisa meningkatkan PAD, namun justru banyak bermunculan rest area baru milik pribadi dengan memanfaatkan panorama Danau Beratan.

Selain itu Tim Badan Anggaran (Banggar) DPRD Tabanan juga mempertanyakan  aset pemkab Tabanan di Bedugul yang bisa  menjadi penunjang PAD yang  sudah mati suri sejak tahun 2014 lalu. Kemudian penerapan e-parkir yang menelan anggaran sangat besar justru gagal. Sebab, realisasi pendapatan dengan target tak sesuai. Tak kalah penting estimasi pendatapan APBD Tahun 2019 sebesar Rp 1,85 trilun lebih. Menurun sebesar 40,8 miliar dibanding dengan APBD induk 1,89 triliun.

“Jika melihat semua ini tidak ada inovasi dan terobosan dalam upaya  dalam peningkatan PAD.

OPD seperti kehilangan orientasi karena hanya mengadalkan dari obyek pendapatan yang telah ada. Mestinya ada langkah dalam menambah PAD dengan menghadirkan wajib pajak baru dan  masih menyisakan banyak celah yang menyebabkan minimnya pemasukan untuk peningkatan PAD,”kata politisi yang akrab di sapa Boping.

Sekda Tabanan selaku Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) I Nyoman Wirna Ariwangsa mengatakan mengenai beberapa hal yang disoroti oleh DPRD Tabanan yakni muncul rest area baru di miik pribadi dengan memanfaatkan view dan sepadan Danau Beratan pihaknya masih melakukan koordinasi dengan pihak yang ada disana. “Kami tidak lakukan pembiaran untuk dikelola milik priadi,” ujar Wirna.

Selanjutnya menyangkut e-ticketing dan e-biling  mengapa belum diterapkan di DTW Tanah Lot. Karena sepenuh DTW milik perangkat desa dan dikelola oleh badan pengelola. Sejauh ini e-ticketing dan e-biling akan proses lelang agar dapat diterapkan secara langsung.

“Kemudian mengenai DTW bedugul aset milik pemda yang tidak digarap juga itu kami masih koordinasi. Apakah nantinya akan digarap oleh pihak ketiga,” jelas Wirna.

Sekda Wirna Tabanan membatah jika PAD menurun seperti apa yang disampaikan Dewan Tabanan. Dikarenakan adanya peralihan atau reposisi dana dari pemerintah pusat yakni BOS sebesar Rp 43 miliar.Kalau dulu itu masuk dalam pendapatan dan dipasang di PAD.

Tetapi aturan baru saat ini itu diluar PAD. Itu yang menyebabkan menurunnya PAD. Kemudian yang kedua adanya penurunan pajak di hotel Pan Haris Pasifik. Termasuk juga aset di DTW bedugul yang belum dikelola kembali. Anggota Banggar DPRD Tabanan menyampaikan masukan dan kritikan pedas untuk meningkatkan pendapatan  terhadap TAPD dan OPD penghasil di lingkungan Pemkab Tabanan. (ka)