DENPASAR, MEDIAPELANGI.com – Dalam upayanya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, responsif, berdaya guna dan berhasil guna, Pemprov Bali menggelar sosialisasi tata kelola pemerintahan bertajuk Sosialisasi Arah Kebijakan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah di Ruang Rapat Cempaka Kantor Bappeda Litbang Provinsi Bali, Selasa (26/3/2019).
“Melalui sosialisasi ini perlu saya tekankan Reformasi Birokrasi yang hendak kita wujudkan adalah Reformasi secara substansial bukan reformasi prosedural yang hanya berkutat pada pemenuhan dokumen. Reformasi Birokrasi hendaknya terasa dalam perbaikan birokrasi dan perbaikan pelayanan terhadap stake holder yaitu masyarakat, pemerintah dan swasta,” cetus Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra dalam sambutannya yang dibacakan Asisten III Setda Provinsi Bali Wayan Suarjana.
Lebih jauh menurut Dewa Indra dalam sambutannya tersebut, Pemprov Bali terus melakukan perbaikan birokrasi yang telah membuahkan berbagai penghargaan seperti diantaranya raihan Opini WTP lima kali secara berturut-turut hingga tahun ini, LHKPN sangat baik yaitu 100%, rata-rata nilai evaluasi SAKIP Provinsi dan Kabupaten/Kota tertinggi di Indonesia dan lain sebagainya. “Ditengah upaya-upaya pembenahan saya menyadari bahwa birokrasi kita saat ini masih perlu perbaikan dan peningkatan. Kita masih perlu meningkatkan kompetensi dan kualitas aparatur sipil negara sebagai tulang punggung birokrasi . Disamping juga aspek pelayanan yang berkualitas dibarengi dengan penataan kinerja merupakan bagian terpenting dari reformasi birokrasi, yang sesuai dengan visi Gubenur Bali Nangun Sat Kerthi Loka Bali misi ke-22 yaitu meengembangkan sistem tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, terbuka , transparan, akuntabel, dan bersih serta meningkatkan pelayanan publik terpadu yang cepat, pasti dan murah,” tegasnya seraya mengajak seluruh stake holder baik birokrat, swasta dan masyarakat untuk tidak henti-hentinya mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi agar program-program yang dijalankan Pemprov Bali berjalan efektif, tepat sasaran dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan seliruh krama Bali.
Selama ini, sumber permasalahan birokrasi adalah perilaku negatif yang ditunjukkan dan dipraktikkan oleh para birokrat. Perilaku ini mendorong terciptanya citra negatif birokrasi. Perilaku yang sudah menjadi mental model birokrasi yang dipandang lambat, berbelit-belit, tidak inovatif, tidak peka, inkonsisten, malas, feodal dan lain sebagainya. Karena itu, fokus perubahan reformasi birokrasi ditujukan pada perubahan Mental Aparatur.
Dalam acara sosialisasi yang diikuti seluruh Pimpinan OPD dilingkungan Provinsi Bali atau perwakilannya tersebut menghadirkan Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana Kementrian Dalam Negeri RI Dr. Drs. Sugeng Hariyono, M.Pd sebagai narasumber. (mp)
