Tata Birokrasi, Koster Ingin Lompatan Besar Wujudkan Bali Era Baru
DENPASAR, MEDIAPELANGI.com – Gubernur Bali Wayan Koster melakukan penataan birokrasi di lingkungan Pemprov Bali yang menurut penilaiannya masih carut marut. Pasalnya masih banyak pegawai yang penempatannya tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahlian. Melalui penataan yang saat ini gencar dilakukan, Koster ingin mewujudkan birokrasi kuat serta profesional untuk melakukan sebuah lompatan besar di periode pertama kepemimpinannya.
Hal tersebut diutarakan Gubernur Koster saat melantik PNS dalam Jabatan Fungsional Ahli Utama, Jabatan Administrator (Eselon III) dan Jabatan Pengawas (Eselon IV) di lingkungan Pemprov Bali, Kamis (27/6/2019).
Lebih jauh Gubernur Koster mengurai, seleksi pengisian jabatan kali ini dilakukannya dengan cermat dan detail berdasarkan portofolio yang diajukan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bali.
“Saya murni hanya melihat portofolio yang meliputi pangkat, bidang ilmu, pengalaman serta pertimbangan lain yang berkaitan dengan bidang tugas sesuai tupoksi OPD,” terangnya.
Pria yang juga menjabat sebagai Ketua DPD PDIP Provinsi Bali ini memahami kalau permasalahan dalam birokrasi saat ini masih carut marut. Menurutnya, banyak penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan latar latar belakang pendidikan. Kondisi seperti itu terjadi di sejumlah OPD, salah satunya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Bali.
“Orang-orang teknis bidang kesehatan, pendidikan, pertanian ya ndak cocok di sana,” ujar Koster seraya menyoroti menumpuknya jumlah pegawai pada badan yang menangani bidang pendapatan tersebut.
Menurut dia, hal itu terjadi karena masih adanya mindset pegawai berebut ke ‘tempat basah’. Jika hal ini dibiarkan, ia yakin kinerja OPD tidak akan maksimal. Tak ingin persoalan ini berlarut-larut, Koster memerintahkan Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra dan Kepala BKD segera melakukan penataan dan menempatkan orang-orang teknis ke OPD yang sesuai dengan keahliannya.
“Kembalikan mereka ke tempat yang cocok, agar ada kesesuaian antara disiplin ilmu dengan bidang tugas,” imbuhnya.
Pada bagian lain, Koster menegaskan bahwa pengisian jabatan era kepemimpinannya juga mempertimbangkan keberadaan pegawai berpangkat tinggi yang terkatung-katung tidak memperoleh jabatan.
“Semuanya harus bersih sesuai dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali. Dengan demikian, semua pegawai punya harapan berdasarkan kinerja dan kepangkatan,” tandasnya.
Melalui pola ini, Koster ingin menciptakan iklim yang kondusif di jajaran birokrasi sehingga seluruh jajaran dapat bekerja dengan fokus, tulus dan lurus dalam menjalankan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali. Masih dalam konteks penataan birokrasi, Koster juga memerintahkan BKD Provinsi Bali untuk merancang sebuah aplikasi yang dapat mengukur kinerja pegawai, termasuk proses kenaikan pangkat secara otomatis.
Dengan situasi kondusif pada jajaran birokrasi, dia yakin bisa melakukan lompatan besar untuk Bali di periode pertama kepemimpinannya bersama Wagub Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace). “Kami ingin lompatan besar, kalau hanya biasa-biasa saja, tak ada gunanya,” tegasnya.
Dengan dukungan serta kekompakan Bupati/Walikota, ia optimis bisa melakukan lompatan besar menuju Bali Era Baru. “OPD Pemprov saya harapkan menyelaraskan program dengan Kabupaten/Kota. Misalnya dalam bidang pertanian, Kabupaten Karangasem ingin mengembangkan salak, program provinsi bidang pertanian harus sejalan. Jangan malah mengembangkan produk pertanian lain,” ucapnya.
Selain kekompakan kabupaten/kota, Gubernur Wayan Koster gencar pula melakukan pendekatan ke Pusat. Menurut Koster, kemenangan telak Presiden RI Joko Widodo menjadikan Bali sebagai daerah yang sangat diperhitungkan. Ia pun menjalankan politik anggaran dengan mengajukan sejumlah usulan bidang infrastruktur.
Usulan tersebut antara lain pembangunan dermaga segitiga Sanur-Nusa Penida-Nusa Lembongan, keberlanjutan proyek Pelabuhan Curise Tanah Ampo, Pelabuhan Amed, Short Cut Denpasar-Singaraja dan Short Cut Denpasar-Gilimanuk.
Selain usulan pembangunan infrastruktur, ia juga memperjuangkan bantuan untuk desa adat dari APBN. Menurutnya, Presiden Jokowi telah memberi sinyal positif untuk usulan proyek infrastruktur tersebut.
“Tanpa dukungan pendanaan Pusat, jangan harap ada lompatan besar. Karena potensi pendapatan kita dari pajak kendaraan bermotor sudah stag (stagnan,red),” pungkasnya.
Pada acara yang dihadiri oleh Wagub Cok Ace dan Pimpinan OPD tersebut, Gubernur Wayan Koster melantik dua orang PNS pada jabatan fungsional widyaiswara ahli utama, 91 Pejabat Eselon III dan 187 Pejabat Eselon IV.(*amb)
