Sidang Paripurna Penyampaian Keputusan DPRD Bali Terkait Rekomendasi LKPJ Gubernur Tahun 2019

DENPASAR, MEDIAPELANGI.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali mengelar sidang paripurna, penyampaian keputusan DPRD Bali terkait rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2019, Kamis (14/5/2020).

Selain itu, sidang paripurna juga mengagendakan penyampaian laporan dan sikap/keputusan dewan terhadap sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yaitu Raperda Inisiatif Dewan tentang Perubahan Atas Perda Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah, Raperda tentang Standar dan Penyelenggaraan Kepariwisataan Budaya Bali, Raperda tentang Penyelenggaraan Kesehatan dan Raperda tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali.

Dalam pendapat akhirnya, DPRD Bali menyetujui disahkannya 4 buah Raperda menjadi Perda dan menerima LKPJ Gubernur Tahun Anggaran 2019.

Nyoman Adnyana, SH.MH Koordinator Pembahasan LKPJ Gubernur menyampaikan bahwa pada prinsipnya dewan menerima LKPJ yang disampaikan Gubernur pada pidato tanggal 20 April 2020. Setelah mengupas satu demi satu laporan yang disampaikan gubernur, jajaran legislatif memberi apresiasi karena seluruh capaian telah sesuai target. Bahkan ada beberapa di antaranya yang melampaui capaian nasional seperti pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, PDRB dan PAD yang jauh melampaui target.

“Kami juga sangat mengapresasi karena gubernur telah mengeluarkan sejumlah kebijakan strategis dan regulasi yang mendapat sambutan positif,”ujar Adnyana.

Tentunya Gubernur Wayan Koster dapat dinilai sangat baik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini saya sampaikan bukan karena saya berasal dari PDIP, tapi murni karena hasil kerja gubernur yang sudah dirasakan oleh masyarakat Bali,”katanya.

Selain memberi nilai sangat baik, dewan juga memberi sejumlah rekomendasi yaitu mendorong gubernur menggiatkan sektor primer seperti pertanian agar ada pilihan selain pariwisata manakala terjadi kejadian luar biasa seperti pandemi COVID-19 saat ini.

Lebih dari itu, dewan juga merekomendasikan agar sedini mungkin gubernur berupaya mengembangkan ekonomi kreatif untuk meningkatkan pendapatan masyarakat,”ungkapnya.

Sementara itu, Agung Adi Ardana ST dalam  tanggapan dewan terkait Raperda Tentang Standar dan Penyelenggaraan Kepariwisataan Budaya Bali menyambut positif langkah gubernur mengajukan regulasi di bidang pariwisata ini.

Menurutnya, regulasi ini sangat penting bagi Bali sebagai daerah tujuan wisata. Terlebih, perda ini telah mengantisipasi perkembangan pariwisata di era digital. Mencermati terpuruknya sektor pariwisata di tengah pandemi COVID-19, dewan merekomendasikan agar gubernur mengantisipasi perubahan yang akan terjadi pada sektor ini ketika situasi mulai pulih atau yang biasa disebut new normal,”jelas dia.

“Yang perlu diperhatikan ke depan adalah kebersihan, kesehatan dan sanitasi yang baik. Untuk itu, ketersediaan tempat cuci tangan, toilet bersih merupakan garansi yang harus diberikan pada wisatawan,”ujarnya.

Sementara itu, Raperda tentang Penyelenggaraan Kesehatan juga disetujui dan mendapat apresiasi dewan. Membacakan pendapat dewan, Ir. I Gusti Putu Budiarta menyampaikan bahwa perda ini diharapkan dapat menjamin pemberian layanan kesehatan yang lebih baik dan terintegrasi bagi masyarakat Bali. Lebih dari itu, regulasi ini memperoleh sambutan positif karena mengakomodir sistem pengobatan tradisional.

“Raperda tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali dan Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah juga mendapat persetujuan dewan dan mendapat apresiasi karena merupakan dua peraturan yang sangat strategis,”paparnya.

Hal itu diutarakan oleh dua anggota dewan yang membacakan pendapat akhir tentang dua raperda tersebut yaitu Ketut Suryadi, S.Sos dan I Gede Komang Kresna Budi.

Pendapat akhir yang disampaikan masing-masing koordinator pembahasan raperda, menurut Ketua DPRD Bali I Nyoman Adi Wiryatama menyampaikan bahwa dewan menyetujui disahkannya empat Raperda menjadi Perda,”kata mantan Bupati Tabanan ini.

Pada kesempatan Gubernur Bali I Wan Koster meyampaikan, terima kasih dan apresiasi kepada jajaran pimpinan dan segenap anggota dewan, atas kerja keras dan kerjasamanya dalam menyelesaikan pembahasan Raperda, walaupun dalam keterbatasan akibat merebaknya kasus COVID-19.

Dari keempat Raperda ini merupakan wujud komitmen Pemerintah Provinsi Bali untuk senantiasa meningkatkan kinerja pemerintahan, dalam mengoptimalkan tugas-tugas pembangunan, dan mewujudkan pelayanan yang prima kepada masyarakat, sebagai implementasi dari paradigma good governance. Saya berharap kebijakan ini akan dapat diterapkan dan berlaku efektif.

Raperda Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali sangat strategis karena Bali mempunyai keunikan budaya yang khas dan sarat dengan nilai-nilai luhur yang berdasarkan Tri Hita Karana dan bersumber dari kearifan lokal Sad Kerthi telah menjadi pedoman hidup yang diwarisi dan dikembangkan secara turun-temurun. Keberadaan budaya Bali yang menjadi jiwa masyarakatnya perlu dilindungi dan ditata secara komprehensif untuk menjamin kebahagiaan sekala dan niskala,”ujar Gubernur Koster.

Pranata hukum sangat dibutuhkan untuk mengembalikan Bali sebagai pusat peradaban budaya dunia. Pada sejarah masa lampau, budaya Bali mengalami kejayaan pada masa Kerajaan Gelgel di bawah kepempimpinan Raja Waturenggong. Namun belakangan kebudayaan Bali mengalami kemerosotan karena dinamika yang terjadi di tingkat nasional dan global. Kemerosotan budaya tidak boleh terus berlanjut,”terangnya.

Untuk itulah dibutuhkan upaya penguatan dan pemajuan. Penguatan dan pemajuan kebudayaan sangat penting sebagai penangkal masuknya berbagai nilai-nilai dari luar yang tidak sesuai dengan Kebudayaan Bali. “Oleh karena itu perlu pengaturan yang komprehensif mengenai penguatan dan pemajuan kebudayaan sebagai landasan untuk melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang kebudayaan di Provinsi Bali,”himbuhnya.

Penetapan Raperda Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali menjadi Peraturan Daerah bertujuan menguatkan sekaligus memajukan Kebudayaan Bali. Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali dilakukan untuk semakin meneguhkan taksu (spirit) sebagai jati diri serta sumber kesejahteraan krama Bali sakala dan niskala. Termasuk didalamnya untuk berkontribusi pada pemajuan kebudayaan nasional di tengah dinamika perkembangan dunia.

Perda Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali menjadi pranata hukum dalam menjaga Bali dari ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan baik lokal, nasional maupun internasional berupa konsumerisme, komersialisasi, profanisasi, degradasi nilai, dan kemunduran kualitas dan kuantitas karya serta kelembagaan budaya. Karena Perda ini memiliki tujuan dalam mewujudkan masyarakat Bali yang berintegritas, kompeten, berdaya saing, berkepribadian, dan menginspirasi peradaban dunia (Bali Padma Bhuwana).

Sementara Bidang kepariwisataan juga urgen untuk ditata dengan sebuah regulasi. Hal ini mengingat, sampai saat ini perekonomian daerah masih ditopang oleh sektor pariwisata. Pesatnya kemajuan di sektor ini membawa dampak negatif seperti degradasi budaya, alam dan manusia Bali. Pariwisata seolah bergerak mengabaikan kepentingan masyarakat lokal. Dominasi eksternal sangat merugikan domestik. Dengan kata lain, gemerlap pariwisata Bali hanya besifat semu dan rapuh. Pariwisata bergerak sendiri meninggalkan Bali dan tak meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Coba kita cermati, pengusaha, pekerja dan modal kebanyakan dari luar. Kita ditinggalkan, keindahan budaya jadi objek, tapi siapa yang menikmati. Jika dibiarkan, kondisi ini akan mengancam posisi Bali,”ujarnya.

“Ini perlu ditata secara fundamental dan komprehensif dengan sebuah Perda. Penataan pariwisata Bali harus didasari nilai kearifan lokal namun tetap mengadopsi kemajuan dunia digital,”katanya.

“Sehingga pariwisata Bali akan mampu menghadapi dinamika lokal, nasional dan global. Perda ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyelenggaraan kepariwisataan budaya Bali yang berkualitas dan berkelanjutan menuju Bali Era Baru,”ungkapnya.

Lanjutnya, Raperda Tentang Penyelenggaraan Kesehatan. Dengan ditetapkannya Raperda Provinsi Bali tentang Penyelenggaraan Kesehatan menjadi Perda, Pemerintah Provinsi Bali telah memiliki landasan dan kepastian hukum dalam upaya peningkatan mutu penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan merupakan pedoman atau acuan yang dipergunakan sebagai petunjuk penyelenggaraan kesehatan yang efektif dan efisien untuk mewujudkan kehidupan Krama Bali yang sejahtera dan bahagia, sakala-niskala.

Adapun ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesehatan ini meliputi sumber daya kesehatan, upaya kesehatan, tata kelola penyelenggaraan pelayanan kesehatan, informasi kesehatan, pengembangan penyelenggaraan pelayanan kesehatan, pembinaan dan pengawasan, penghargaan serta peran masyarakat. Peraturan Daerah ini selain mengatur perihal standar pelayanan kesehatan yang sudah umum berlaku di Indonesia, juga mengatur hal spesifik yang menjadi ciri khas Provinsi Bali antara lain: pengaturan tentang kesehatan tradisional, aplikasi sistem informasi kesehatan SIK-KBS, kesehatan wisata, pembentukan Badan pengawas Kesehatan Daerah serta antisipasi kejadian wabah/pandemi yaitu pengaturan kekarantinaan serta kewajiban Rumah Sakit memiliki ruang isolasi. Kita belajar dari permasalahan kesehatan yang sudah terjadi terutama menghadapi wabah COVID-19 sehingga solusi terhadap permasalahan tersebut dituangkan dalam Peraturan Daerah ini,”pungkasnya.

Dilanjutkan dengan ditetapkanya Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah, maka penyertaan modal telah sesuai dengan kondisi saat ini berdasarkan hasil koreksi, pembubaran dan/atau penutupan perusahaan oleh instansi yang berwenang sehingga memberikan kepastian hukum dalam penyertaan modal yang telah dilaksanakan,”tutupnya. (*mp/rls)