DPRD Tabanan Gelar Rakor, Bahas Peningkatan Pendapatan Ditengah Pandemi Covid-19
TABANAN, MEDIAPELANGI.com – DPRD Kabupaten Tabanan gelar Raker komisi III dengan TAPD, serta mengajak unit penghasil yang dilaksanakan, Senin (18/5/2020).Adapun beberapa hal yang dibahas dalam Raker tersebut antaralain, terkait permasalahan pendapatan dimasa pandemi covid 19.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Tabanan, I Made Dirga menyampaikan, isu permasalahan terkait perencanaan memaksimalkan apa yang menjadi point-point yang masih bisa meningkatkan atau mengoptimalkan pendapatan. Setidaknya hal tersebut sangat penting dilaksanakan kedepan sebagai persiapan dalam mengantisipasi keadan saat ini.
Tentu sangat penting hal tersebut, dalam rangka antisipasi kedepannya” jelasnya.
Sekda Kabupaten Tabanan, I Gede Susila dalam sambutannya mengatakan, setelah dilaksnakan refocusing sesuai arahan Kementrian dalam negeri dan keuangan mengalami penurunan selama covid 19 ini. PAD mengalami perubahan tidak sesuai dengan target yang diharapkan, dengan penurunan sangat signifikan.
“Dalam hal ini kita harus menciptakan peluang bagi masyarakat menciptakan peluang, sehinga perputaran ekonomi dan pungutan pajak bisa dilaksnakan,” ujarnya.
Dengan memberikan kelonggaran kepada masyarakat maka, transaksi bisa terjadi. Semua OPD bergerak secara maksimal dalam rangka pelaksanaan terobosan inovasi dalam menciptakan peluang untuk meningkatkan PAD.
“Kita harus membuat masyarakat nyaman dan aman dengan membuat kelongaran-kelogaran dan tetap memperhatikan protokol kesehatan, sehinga dalam aktivitas bisa mencetak uang baik di sektor pertanian, formal dan informal,”katanya.
Bapelitbang Kabupaten Tabanan Ida Bagus Wiratmaja dalam kesempatan tersebut memaparkan, bahwa pelaksanaan inovasi bisa dilaksanakan bila didukung oleh kemampuan masyarakat untuk membayar kewajiban dan melakukan transaksi. Kebijakan yang diambil adalah, memberikan kelonggaran dari masyarakat yang telah menerapkan SOP pencegahan covid 19. 75 % APBD berasal dari DAU dengan melihat kondisi ABPN yang diperlukan dalam pengambilan kebijakan dan strategi yang terarah, sehinga fluktuasi cash flow keuangan bisa diprediksi.
“Kita harus memberikan peluang masyarakat yang bekerja disektor formal dengan membuat surat edaran atau intruksi kepada masyarakat. Kebijakan untuk sektor informal toko modern dan pasar tradisional tentunya dengan tetap menjaga protokol kesehatan,” sampainya.
Dalam pelaksanaaan Raker tersebut akhirnya,menyimpulkan beberapa point, salah satunya perencanaan pendapatan daerah kedepannya harus terencana secara optimal yakni dalam penangganan bantuan kepada masyarakat, sehingga janji kepada masyarakat bisa dipenuhi.Sampai dengan point melakukan evaluasi dan mendalami seluruh OPD dan dikoordinasikan dengan DPRD.(mp/ka)
