Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19, KPU Tabanan Kekurangan Anggaran Rp 7,4 Miliar

TABANAN, MEDIAPELANGI.com – Terkait adanya revisi anggaran sebelum adanya pandemi Covid-19, KPU Tabanan menganggarkan dana Rp 30 miliar, di mana sebanyak Rp 5 miliar belum adendum dari Pemkab Tabanan.

Karena ada penambahan jumlah 351 TPS lantaran protokol kesehatan cegah Covid-19 yang secara otomatis berdampak terhadap penambahan honor petugas, plus dan harus menyediaan APD untuk petugas, maka perlu anggaran sebesar Rp 35,9 miliar. Menurut Weda Subawa, dengan adanya pembengkakan tersebut, KPU Tabanan diminta untuk merevisi anggaran.

Jika seandainya memang mentok angaran tersebut tentu pelaksanaan Pilkada serentak bisa saja akan diundur, itu disampaikan,Ketua KPU Tabanan, I Gede Putu Weda Subawa,Senin,(8/5/2020)  di Kantor KPU Tabanan.

“Jika seandainya mentok tidak ada angaran atau tidak sesuai dengan kebutuhan tersebut kemungkinan bisa ditunda,” jelasnya.

Jika dilihat rencana pelaksanan yang rencananya akan dilaksanakan pada  9 Desember 2020 tentu itu belum formal.

“Isunya pasti, akan tetapi formalnyakan belum. Belum ada yang menyampaikan bahwasanya 9 Desemeber tersebut akan dilaksanakan. Ini masih proses, buktinya kita belum mengaktifkan PPK dan PPS yang rencanya pada tanggal 15 di bulan ini,” ujarnya.

Sedangkan jika dilihat dari revisi anggaran misal, dari penyisiran sebanyak Rp 3,5 miliar. Dengan begitu, diperlukan lagi anggaran sekitar Rp 32 miliar.

“Dari Rp 35,9 anggaran yang kita perlukan, terjadi kekurangan sekitar Rp 2,4 miliar. Namun, penambahan yang kita minta kepada Pemkab Tabanan sebesar Rp 5 miliar sebelum adanya Covid-19, sampai sekarang juga belum diadendum. Makanya, secara total kita kekurangan anggaran Rp 7,4 miliar.Pemkab Tabanan hanya bisa menyanggupi anggaran sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sebesar Rp 25 miliar. Tapi, kami masih berusaha, mudah-mudahan ada jalan keluar,” paparnya.

Jika Pemkab Tabanan tetap tidak bisa memenuhi permintaan KPU Tabanan karena anggaran saat ini difokuskan untuk penanganan Covid-19,  berkoordinasi ke KPU Bali dan KPU RI buat mencari jalan keluar.

“Ini sifatnya masih sementara, kita akan terus koordinasi,” cetusnya

Sedangkan terkait dengan pemetaan TPS Dirinya menyampaikan,  memetakan pemilih dari 800 pemilih di Tabanan menjadi 500 TPS di surat edaran 412. Jadi dipetakan  yang ada pemilih 500 lebih per TPS maka, akan  diberikan 2 TPS.Akhirnya akan mendapat tabahan jumlah TPS sebanyak, 351 TPS. Sehinga total 785 TPS dari angaran sebelumnya di tambah 351 maka, total TPS yang akan diproyeksikan menjadi 1136 TPS dalam Pilkada serentak nantinya di Kabupaten Tabanan.

Ketua KPU Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan menyampaikan, revisi anggaran sudah dilakukan seluruh jajaran KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pilkada 2020. Namun, khusus untuk Pilkada Tabanan, diakui ada sedikit problem karena NPHD yang awalnya belum diadendum, sudah distop proses anggarannya. Ini mengakibatkan proses adendum dari Rp 25 miliar menjadi Rp 30 miliar terhambat.

“Dana Rp 5 miliar sudah ada surat kesepakatan antara KPU Tabanan dan Sekda Kabupaten Tabanan, sehingga harus dicairkan untuk menambah Rp 25 miliar. Penambahan anggaran ini untuk honorarium PPK, PPS, dan KPPS sesuai dengan SK Menteri Keuangan yang munculnya setelah NPAD. Semestinya, cair dulu dan sudah beres, baru melakukan penambahan anggaran untuk APD dan juga penambahan TPS dengan ketentuan jumlah pemilih maksimal 500 orang per TPS,” bebernya Dewa Lidartawan saat berkunjung ke Tabanan untuk rapat dengan DPRD Tabanan,” sampainya.

Sekarang tinggal pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan Pilkada 2020, apakah nanti lewat benda ataupun barang.Dalam pemenuhan anggaran Pilkada, pemerintah daerah bisa melakukannya dengan belanja dana tak terduga.

“Kalau dari belanja tak terduga tidak terpenuhi, baru akan diajukan ke APBN sesuai dengan perintah Mendagri. Tapi, pemerintah daerah tidak boleh langsung berpikiran bahwa akan dibantu pusat. Saya yakin pemerintah daerah berkomitmen,” pungkasnya.(*mp)