TABANAN, MEDIAPELANGI.com – Untuk menjamin kesehatan para pengemudi yang mendistribusikan logistik hasil bumi kabupaten Tabanan. untuk melakukan rapid test terutama yang ber-KTP Tabanan.
Hal itu terungkap saat DPRD Tabanan bersama jajaran eksekutif melakukan pembahasan terkait pelaksanaan rapid test bagi sopir angkutan logistik terutama yang ber-KTP Tabanan melalui teleconference, Selasa (7/7/2020).
Ketua DPRD Tabanan I Made Dirga memberikan arahan setidaknya dapat memperhatikan atau memfasilitasi sopir angkutan logistik juga. Karena, para sopir tersebut merupakan para pelaku perjalanan yang membawa hasil bumi Tabanan ke luar Tabanan.
Pemerintah melalui gugus tugas diharapkan berusaha menyiapkan anggaran dan regulasi terkait hal tersebut,’ujar Dirga.
“Dinkes juga mengharapkan bisa melakukan rapid di puskesmas sehingga biayanya lebih murah. Kami juga harapkan gugus tugas agar mengkaji hal ini. Kami mohon juga kepada gugus tugas dan dewan dengan situasi di Tabanan ini yang semakin genting,” ujarnya.
Selain itu terkait kondisi saat ini yang penyebarannya karena transmisi lokal di Tabanan semakin meningkat. Sehingga, sangat perlu kewaspadaan seluruh pihak terkait hal ini agar semua elemen lebih meningkatkan semangat dan kewaspadaan terhadap penularan ini.
“Kenapa sekarang penyebaran transmisi lokal yang ditakutkan selama ini terjadi. Penyebaran ini dilakukan antar kabupaten apalagi yang saat dirawat saat ini 40 orang Dengan jumlah segitu kok justru tenang tenang saja, boleh tenang tapi tetap waspada dan tetap terapkan pola hidup bersih dan sehat. Gugus tugas harus semangat kan lagi semua pihak lagi,” paparnya.
Lewat gugus tugas, semua elemen masyarakat harus semangat lagi seperti semula. Jika meningkat terus tentu tidak akan berani menerapkan new normal di Tabanan.
“Jadi kita harus tingkatkan kewaspadaan di semua sektor baik melalui Satgas Gotong Royong Desa dan Desa Adat, Kelian Banjar. Bila perlu lakukan teleconfrence terhadap jajaran tersebut untuk lebih meningkatkan kewaspadaan dan semangat lagi,” ucapnya.
Terkait dengan hal tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Tabanan, Gusti Ngurah Putu Darma Utama menyatakan, saat ini sedang melakukan pendataan terhadap jumlah para pengemudi atau pelaku perjalanan angkutan logistik ber-KTP Tabanan. Dishub tentunya sangat menginginkan untuk menfasilitasi sopir angkutan logistik KTP Tabanan. Terlebih lagi, mereka merupakan penyalur hasil bumi tabanan yang tentunya bisa membantu ketahanan ekonomi di Tabanan.
“Saat uni kami masih proses pendataan sopir angkutan logistik. Untuk sementara ini, sudah ada 100 orang lebih yang terdaftar sebagai sopir angkutan logistik,” katanya.
Terkait rapid tes, dirinya menyampaikan, kewenangannnya bukan berada di Dinas Perhubungan, melainkan di Dinas Kesehatan sebagai gugus tugas bidang kesehatan.
Selanjutnya Kepala Dinas Kesehatan Tabanan, dr. Nyoman Suratmika mengatakan, siap akan memfasilitasi pelaksanaam rapid tes bagi para sopir angkutan logistik ber-KTP Tabanan. Terlebih lagi sebelumnya, seorang sopir truk juga sempat menularkan kasus di Tabanan.
“Sebenarnya sopir ini salah satu OTG untuk menyebarkan kasus Covid, dan sudah terjadi di Tabanan. Terkait usulan dari Dishub Dan Dewan, secara prinsipnya kami siap melakukan rapid tes asal kami diberikan anggaran untuk menyediakan alat rapid tersebut,” cetusnya.
Dirinya berharap Dinas Perhubungan juga melakukan pendataan terkait jumlah para sopir angkutan logistik di Tabanan. Sehingga, nantinya akan lebih gampang menghitung berapa anggaran yang dibutuhkan agar segera dimohonkan.
Pendataan jumlah tersebut nantinya akan berpengaruh pada jumlah alat yang digunakan. Sebab, masa berlakunya (rapaid test) hanya dua minggu, tentu para sopir harus diperiksa dua kali dalam sebulan.
“Tapi jika anggaran tak memungkinkan, bisa juga rapid tes di puskesmas yang hanya perlu beli alatrapid saja. Harganya sudah di bawah Rp 200 ribu. Intinya sekarang, yang penting ada persetujuan, dan dibuatkan regulasi misalnya dengan SK Bupati atau SE Bupati terkait pelaksanaannya. Setelah itu kita mohon anggarannya,” sebutnya.
Masih dalam pembahasan yang sama Asisten I Sekda Tabanan, I Wayan Miarsana juga mendukung terkait pelaksanaan rapid tes difasilitasi oleh pemerintah. Apalagi, mereka para sopir angkutan logistik ini merupakan pelaku ekonomi yang akan mengantarkan produk pertanian tabanan yang tentunya harus dipasarkan ke luar kabupaten hingga luar provinsi.
“Untuk menjaga ketahanan ekonomi di Tabanan, ini harus memang dilakukan,”sampainya.
Akan tetapi ada beberapa hal yang perlu menjadi catatan bersama. Pertama, yang dilakukan rapid tes khusunya pengemudi angkutan barang. Kedua, harus dicermati jangan sampai menerobos atau memanfaatkan fasilitas ini. Sehingga, harus diseleksi dan fokus sasaran utama kita adalah pengemudi angkutan barang tersebut.
“Jadi Kadishub harus menggali data berapa personel anggota pengemudi angkutan barang di Tabanan. Sehingga agar tepat sasaran dan anggaran bisa diakomodasikan saat pengusulan anggaran perubahan nanti,” lanjutnya
“Intinya didata dulu agar nantinya menjadi gambaran memberikan anggaran terkait pelaksanaan rapid tes tersebut,” jelasnya. (mp/ka)
