Gubernur Koster Sampaikan Harapan Pemulihan Ekonomi Bali Dampak Covid-19
BADUNG, MEDIAPELANGI.com – Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan sejumlah harapannya terkait pemulihan ekonomi di Pulau Dewata karena dampak pandemi COVID-19, saat menghadiri rapat koordinasi tingkat menteri di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Jumat.
“Kami mengucapkan terima kasih atas kegiatan yang diselenggarakan oleh Bapak Menko di Provinsi Bali, yang merupakan bagian dari pada upaya bersama untuk pemulihan perekonomian di Provinsi Bali, yang sangat terdampak akibat pandemi COVID-19,” kata Koster saat bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju di sela-sela rakor tersebut.
Wayan Koster mengatakan pertumbuhan ekonomi Bali pada kuartal pertama mengalami kontraksi 1,14 persen dan pada kuartal kedua kontraksi bertambah 10,98 persen.
Menurut dia, ini menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 berdampak serius terhadap perekonomian di Provinsi Bali. Oleh karena itu, pihaknya menyambut baik prakarsa dan kegiatan yang dilaksanakan Menko Perekonomian dalam memulihkan perekonomian Indonesia, termasuk di dalamnya adalah Provinsi Bali.
“Khususnya yang kami harapkan adalah agar pemulihan ekonomi Bali ini bisa dijalankan, dengan memulai aktivitas kepariwisataan nusantara dan berharap nantinya bisa dimulai lagi wisatawan mancanegara jika memang situasinya memungkinkan untuk hal tersebut,” ujarnya.
Ia menambahkan saat ini aktivitas pariwisata mancanegara belum bisa dilakukan sehingga Pemerintah Provinsi Bali harus memulai dari hal-hal yang memang dimungkinkan untuk bisa dilakukan. Diantaranya menghidupkan industri kerajinan rakyat, UMKM dan koperasi sehingga perekonomian di Bali ini bisa bangkit kembali termasuk pertanian.
Gubernur Koster menyampaikan baru saja melepas ekspor produk kakao ke Jepang, ekspor buah naga ke Tiongkok serta buah salak dan manggis ke beberapa negara di Eropa.
“Saat ini produk pertanian Bali itu ekspornya mulai tumbuh dengan baik. Kami mohon dukungan transportasi darat maupun udara, terutama sekali karena pandemi COVID-19 penerbangan itu mengalami gangguan sehingga ekspornya turun padahal permintaannya juga ada dari luar negeri,” ucapnya
Gubernur berharap Menko Perekonomian dapat mengkoordinasikan kondisi ini, sehingga ekspor produk pertanian Bali ke luar negeri bisa berjalan lancar. “Sekali lagi kami terima kasih atas usaha-usaha yang dilakukan oleh menteri semuanya terhadap Provinsi Bali,” ujarnya.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Bidang Perekonomian yang digelar di Bali ini bertujuan untuk membahas program dan kebijakan strategis dari penanganan dampak pandemi COVID-19 dan juga terkait dengan percepatan realisasi belanja pemerintah dan program strategis jangka panjang atau jangka pendek.
“Kemudian juga mendorong pertumbuhan ekonomi baik di kuartal ketiga maupun kuartal keempat terkait dengan percepatan realisasi anggaran belanja dengan berbagai langkah ekstra effort,” kata Airlangga.
Menko Perekonomian juga menyinggung soal gerakan belanja di pasar rakyat sebagai salah satu upaya pemulihan ekonomi.
“Rapat ini terkait juga dengan program-program yang sedang dipersiapkan yaitu untuk pinjaman PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) daerah berdasarkan PMK 105 tahun 2020 kemudian yang terkait dengan dana insentif daerah untuk program PEN, kemudian program padat karya program peremajaan sawit rakyat pengembangan desa digital dan UMKM digital, kemudian kuota alokasi kartu pra kerja, kemudian gerakan-gerakan yang membelanjakan di pasar rakyat dan juga program-program pembangunan yang terkait dengan program strategis nasional,” ujarnya.
Rapat Koordinasi ini dihadiri langsung oleh Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Pertanian, Menteri Riset dan Teknologi/Kepala BRIN, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Koperasi dan UKM, dan Wakil Menteri BUMN I.
Selain itu, turut hadir pula lima menteri melalui sambungan konferensi daring, yaitu Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Perhubungan, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
