DENPASAR, MEDIAPELANGI.com – Dinas Kesehatan Provinsi Bali terus mengupayakan komunikasi risiko untuk mengurangi munculnya stigma negatif di kalangan warga masyarakat terkait COVID-19.
“Upaya untuk mengajak masyarakat agar tidak takut memeriksakan diri, dan tugas kita semua untuk menyadarkan masyarakat serta mengurangi stigma negatif melalui komunikasi risiko,” kata Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Provinsi Bali, I Wayan Widia saat dihubungi melalui telepon di Denpasar, Jumat.
Ia mengatakan komunikasi risiko berfungsi untuk mencegah kepanikan masyarakat. Selain itu, membuat agar ke depannya masyarakat bisa menerima dan bisa membantu kebutuhan atau keperluan dari masyarakat yang terpapar positif COVID-19.
Keberadaan kasus COVID-19 di Bali, masih didominasi munculnya klaster keluarga. Sehingga diharapkan agar seluruh anggota keluarga dapat disiplin menerapkan protokol kesehatan yang benar.
“Kalau dilihat dari kasusnya sih seperti itu, masih klaster keluarga banyak. Budaya banyak KK dalam satu lingkungan rumah, juga mempengaruhi tapi kalau misalnya banyak KK tapi rumah pisah-pisah ya kecil kemungkinannya. Jadi misalnya kalau rumah sempit penghuninya banyak dan saat hari raya banyak kumpul sembahyang bisa juga mempengaruhi,” jelas Wayan Widia.
Ia mengatakan bahwa kegiatan tracing contact tetap dilakukan dari petugas puskesmas maupun dinas kesehatan, hingga ada ditemukan beberapa kasus positif. Kata dia, harapannya untuk perbandingan tracing itu 1: 25 sedangkan di Bali masih 1 : 13.
Langkah-langkah sederhana yang bisa dilakukan untuk mencegah dan menekan penyebaran COVID-19, diantaranya dengan mengikuti protokol kesehatan, kemudian bila ada keluarga yang pernah kontak dengan yang positif agar melakukan isolasi dan bila bergejala agar secepatnya ke fasilitas kesehatan.
Selain itu, tetap meningkatkan daya tahan tubuh atau imun melalui gerakan masyarakat hidup sehat, dengan mengatur pola makan gizi seimbang, olahraga, kelola stres, istirahat yang cukup dan berhenti merokok bagi perokok.
“Yang pasti sekarang tetap kita persuasif dulu dan tidak langsung menindak disiplin apalagi dalam situasi seperti ini. Situasi masyarakat juga kebutuhannya meningkat dan pekerjaan berkurang, kita enggak bisa langsung kasi sanksi tapi persuasif tetap dilakukan,”ucapnya.(ant)
