TABANAN, MEDIAPELANGI.com – Dua kader Partai Golkar yang menyatakan dukungan kepada Cabup dan Cawabup Tabanan, Komang Gede Sanjaya dan Made Edi Wirawan (Jaya Wira) ditanggapi santai oleh Ketua DPD II Partai Golkar Tabanan, Nyoman Wirya.
Kepada wartawan yang menghubunginya via telepon, Selasa (6/10/2020), menegaskan kader yang dimaksud yakni I Gusti Putu Wijaya dan Nyoman Suarsedana dalam setiap perhelatan politik dan Pilkada memang selalu berulah dan cenderung membuat pernyataan yang menentang kebijakan dan keputusan resmi partai.
Partai Golkar Tabanan sebelumnya telah sepakat dan secara resmi mendeklarasikan diri dalam Koalisi Tabanan Maju bersama NasDem, Demokrat, Hanura dan PPP untuk mengusung dan memenangkan AA Ngurah Panji Astika dan Dewa Nyoman Budiasa (Panji-Budi) dalam Pilkada Tabanan 2020 ini.
Kelakuan kedua kader yang melawan perintah partai dengan mendukung pasangaan calon lain ini menurutnya sudah dilaporkan dengan melayangkan surat kepada Ketua DPD I Golkar Bali Nyoman Sugawa Korry guna disikapi lebih lanjut terkait sanksi yang akan dijatuhkan kepada dua kader partai pohon beringin yang membelot ini.
“Inggih, setiap hajatan politik di Tabanan dua kader ini sering berlawanan dengan kebijakan partai. Kita (Golkar Tabanan, red) maju terus. Gak berpengaruh di internal. Golkar Tabanan solid. Orang ini gak masih di pengurusan di semua tingkatan. Di internal Golkar semua sudah tahu gayanya,” tandas Ketua Partai Golkar asal Kerambitan ini.
Tokoh-tokoh politik yang berpengalaman dalam hiruk-pikuk perhelatan demokrasi di Tabanan juga sudah paham dengan pola politik belah bambu yang diterapkan oleh pihak lawan politik melalui dua orang kader Golkar tersebut (IGP. Wijaya dan Suarsedana, red).
“Ne tokoh ube keok (Ini tokoh sudah tak punya kekuatan, red)”, ujar I Gusti Ngurah Sanjaya, politikus senior asal Penebel ini.
Komentar pedas juga dilontarkan mantan calon anggota DPD RI, I Wayan Suardiana SH., yang menyebutkan dua orang tersebut sudah tidak laku lagi dalam dunia perpolitikan.
“Tokoh Golkar sing laku, baang ye sud nak len, pang sing ngusak-ngusakin gegaen dogen kikiki (Tokoh Golkar tidak laku, biarkan dia di pihak lain, supaya tidak membuat rusak pekerjaan saja, red),” celetuk pria yang selalu mengenakan kemeja merah ini di sebuah group WA.
Terkait dengan tindak-tanduk kadernya tersebut Partai Golkar DPD I Kabupaten Tabanan, Nyoman Wirya telah secara resmi melayangkan surat kepada Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Bali untuk langkah organisasi lebih lanjut.
“Untuk proses ini kita sudah laporkan tertulis ke DPD Golkar Bali,” ujar Wirya, ketua partai berlambang pohon beringin periode 2020-2025 ini.
Seperti diberitakan sebelumnya Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto akan memberikan sanksi tegas terhadap pimpinan DPRD, fraksi, ataupun kader Golkar membelot dukungan kepada pasangan lain pada Pilkada 2020.
“Tadi saya sudah bilang di dalam (bimbingan teknis, red.) bahwa kader yang sudah kami usung di pilkada kemudian ada pimpinan daerah, pimpinan DPRD, atau fraksi yang berbeda dukungan, kami bangkucadangkan dulu,” kata Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto usai membuka acara Bimbingan Teknis Pendidikan Politik Partai Golkar Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dalam rangka Pilkada Serentak 2020 di Hotel Pullman, Jakarta, Minggu 30 Agustus lalu.
Bahkan, Airlangga Hartarto menegaskan bahwa pihaknya akan mengganti pimpinan DPRD atau pimpinan fraksi yang tidak bekerja atau mendukung calon lain yang bukan diusung oleh Partai Golkar pada Pilkada 2020.
“Kalau main bola, ‘kan ada bangku cadangkan, lalu diganti pemain baru. Nanti dari bangku cadangan, bisa dikembalikan ke lapangan atau disuruh dia masuk ke ruang ganti. Jadi, ini sikap tegas dari DPP,” katanya dalam keterangan tertulisnya.
Meski demikian, Golkar memastikan para kadernya solid mendukung pasangan calon yang diusung pada pilkada mendatang.
Dalam kesempatan itu, Airlangga yang juga Menko Perekonomian itu mengatakan bahwa tolak ukur keberhasilan suatu partai politik adalah kemenangan. Apalagi, Pilkada Serentak 2020 akan sangat strategis apabila dihadapkan pada Pemilu 2024.(*)
