DENPASAR, MEDIAPELANGI.com – Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebagai salah satu kekuatan sumber daya potensial lokal daerah patut didorong dan diperkuat kapasitasnya untuk mendukung pengembangan perekonomian daerahnya. Pemerintah daerah wajib hadir mendampingi keberadaan BPD, begitu halnya yang dilaksanakan di Bali.
Demikian penegasan yang disampaikan Gubernur Bali Wayan Koster saat didaulat memberikan sambutan dalam acara webinar Bank Pembangunan Daerah se-Indonesia bertajuk Penguatan Permodalan BPD Untuk Meningkatkan Peran BPD Dalam Membantu Percepatan Pembangunan Ekonomi Nasional Masa dan Pasca Pandemi Covid-19, di ruang Vicon, Jayasabha, Denpasar, Rabu (23/12/2020).
“Begitu saya dilantik, saya langsung aktif dan pro aktif berhubungan dengan BPD Bali sebagai salah satu agen pembangunan Bali. Saya sangat senang terlibat dalam kebijakan pengembangan perekonomian daerah, serta aktif memberikan masukan – masukan dalam pengembangan kapasitas BPD Bali, ” kata Gubernur Koster sembari merinci upaya – upaya yang telah dilaksanakan dalam mendukung kapasitas BPD dengan memberikan kucuran tambahan permodalan, memperkuat daya saing dengan penerapan teknologi informasi sehingga daya saing dan persepsi publik terhadap BPD semakin meningkat.
“Kami ingin membangun citra BPD Bali sebagai banknya rakyat Bali, agar terbangun spirit untuk menjadikan BPD sebagai pilihannya. BPD Bali memiliki kinerja yang bagus sekali, terutama dalam mendukung UMKM Bali. Hampir 40 persen kredit yang dikeluarkan, diperuntukkan bagi UMKM,” bebernya yang kali ini turut didampingi Direktur Utama BPD Bali Nyoman Sudharma serta Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Provinsi Bali Cok Bagus Pemayun.
Upaya – upaya lain yang terus diupayakab dalam mendukung BPD yakni terus menggalakkan pemanfaatan layanan BPD oleh para Aparatur Sipil Negara (ASN) baik di lingkungan Pemprov Bali maupun Pemkab/Pemkot se-Bali.
“Saat ini kami mendukung dari segi kebijakan dalam pengembangan nasabah agar tidak sebatas perorangan namun juga korporasi. Kami mengajak para pelaku – pelaku usaha yang menjalankan bisnisnya di Bali untuk membuka rekening dan memanfaatkan fasilitas BPD. Semisal BUMN – BUMN yang mengerjakan proyek – proyek di Bali agar melakukan transaksi keuangannya melalui BPD Bali, sehingga membantu pergerakan ekonomi Bali, ” pungkasnya.
Senada Gubernur Koster, Ketua Komisioner OJK RI Wimboh Santoso selaku keynote spech juga mengharapkan BPD frontline dan leading penggerak ekonomi di daerah, sehingga patut didukung oleh pemerintah daerahnya masing – masing baik dari segi permodalan maupun kebijakan.
Keynote spech lainnya, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Muhammad Alfian Novianto diharapkan bisa menjalankan fungsi intermediasi keuangan lainnya, yang bisa berperan sebagai induk dari BPR. Disamping juga bisa mencegah adanya intervensi atau upaya-upaya dari berbagai pihak terhadap kegiatan usaha BPD yang dapat melanggar prinsip kehati-hatian dan melanggar integritas dari sistem keuangan. (rls)
