KUPANG, MEDIAPELANGI.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nusa Tenggara Timur (NTT) Emilia Nomleni menilai bahwa kerumunan warga yang terjadi di Kota Maumere, Kabupaten Sikka merupakan reaksi spontanitas warga yang membuktikan kerinduan dan kecintaan masyarakat NTT atas sosok Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Kerumunan warga di Maumere saat kunjungan Presiden Joko Widodo beberapa hari lalu itu bukan diatur, tetapi karena reaksi spontanitas dari warga setempat yang rindu akan kehadiran seorang pemimpin negara,” katanya, di Kupang, Sabtu, berkaitan dengan polemik kerumunan warga di Kota Maumere saat kunjungan kerja Presiden Jokowi ke daerah itu, untuk meresmikan Bendungan Napung Gete pada Selasa (23/2) lalu.
Menurut dia, kedatangan Presiden Jokowi ke daerah itu merupakan hal yang sangat dinanti-nantikan oleh warga di daerah itu, apalagi sudah dua kali ditunda kedatangannya.
Bagi masyarakat di Maumere dan di Sumba, mulai dari Sumba Barat Daya, Sumba Barat, dan Sumba Tengah, kedatangan seorang pemimpin negara seperti Presiden Jokowi adalah hal yang patut dibanggakan.
“Kita memahami kondisi masyarakat dengan adanya COVID-19, tetapi tentunya Presiden dengan adanya COVID-19 ini tidak mungkin berhenti bekerja atau duduk-duduk saja, sebab ada banyak pekerjaan yang harus diselesaikan sebelum menyelesaikan tugasnya,” ujar dia pula.
Politisi PDIP itu menambahkan bahwa masyarakat pada kedua daerah itu tentunya paham dengan adanya kondisi COVID-19 seperti saat ini, tetapi hanya karena kerinduan akan kehadiran seorang pemimpin negara tentu hal ini tak bisa dibendung.
Masyarakat di daerah itu tentunya merasa bahwa momen kehadiran Presiden itu tak akan terulang lagi, sehingga momen seperti itu tak boleh dilewatkan.
Wakil Ketua DPRD NTT Inche Sayunna mengatakan bahwa kejadian kerumunan di Maumere dan juga beberapa video di Sumba yang menunjukkan anggota paspampres jatuh akibat didorong oleh ibu-ibu, di luar dari dugaan aparat keamanan.
“Kejadian itu sebenarnya spontanitas warga berada di luar dugaan aparat. Dari video-video yang beredar kita lihat sendiri bagaimana aparat tidak bisa membendung warga yang ingin sekali melihat langsung Presiden Joko Widodo,” katanya.
Politisi Golkar itu menambahkan bahwa jika berbicara soal protap protokol kesehatan memang melanggar. Tetapi, menurut dia, setiap orang harus melihat konteksnya bahwa kerumunan itu terjadi bukan disengaja.
“Jadi tidak ada orang yang menggerakkan untuk berkerumun dan tentu saja ini bukan salah pemda atau aparatnya yang tidak bisa mengatur warga, tetapi ini karena spontanitas warga,” ujar dia lagi.(ant)
