Bupati Jembrana Keluarkan Instruksi, Tiadakan Pungutan PPDB pada Siswa Baru

JEMBRANA, MEDIAPELANGI.com – Bupati Jembrana I Nengah Tamba  menerbitkan Instruksi terkait Penerimaan Peserta Didik  Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2021/2022.

Dalam instruksi nomor 2335/ Dikpora/2021 tertanggal 12 Juli 2021 itu melarang pihak sekolah memungut  Pengadaan seragam dan perlengkapan sekolah. Sekolah juga tidak dibenarkan melakukan  pungutan uang SPP, uang gedung dan pungutan komite lainnya untuk keperluan sekolah. Terkecuali, pada sekolah yang diselenggarakan oleh kelompok masyarakat.

Bupati menyadari  kondisi perekonomian masyarakat tengah sulit  akibat pandemi Covid-19 saat ini. Kondisi itu berdampak pada kemampuan daya beli masyarakat. Terlebih proses pembelajaran siswa saat ini lebih banyak daring. Sehingga  kelengkapan seragam  dianggap tidak cukup penting untuk siswa saat ini.

”Kita ingin ringankan  beban masyarakat memasuki  PPDB ini . Pakaian tidak harus baru , yang penting bersih. Kita utamakan kualitas pendidikan bukan seragamnya ,“ujar Tamba ditemui Senin (12/7/2021)

Lebih lanjut dijelaskan Tamba , kebijakan ini menurutnya tidak hanya dimasa pandemi saja , tapi juga berlaku sebelumnya. Tidak ada instruksi kepada sekolah untuk melakukan pungutan seragam dan perlengkapan sekolah.  Ia membebaskan dan tidak mengarahkan  orang tua murid jika ada yang ingin membeli sendiri .

Sedangkan kepada sekolah swasta,  Bupati tetap mengimbau kebijakan internal diambil menyesuaikan dengan situasi pandemi covid-19.  “ Harapannya tetap menyesuaikan ya , dengan kondisi masyarakat saat ini . Jadi dikembalikan ke rumah tangga masing-masing, “ kata Tamba.

Sementara Kepala Dinas Pendidikan Jembrana Ni Nengah Wartini mengatakan sudah merespon instruksi bupati  tersebut. Sosialisasi sudah diberikan kepada masing-masing kepala sekolah SMP dan SD  melalui WA grup. Termasuk kepada tiap pengawas sekolah. “Kita sudah sampaiakan instruksi bupati ini. Soal seragam, dinas tidak turut serta dan dilakukan sendiri oleh orang tua siswa bukan sekolah . Jadi tidak wajib baru yang penting bersih , bisa menggunakan pakaian saudaranya yang masih layak, tidak mesti baru ,“ terang Wartini.

Saat ini kata Wartini, pihak sekolah akan melaksanakan  MPLTS yang rencananya dibuka secara daring oleh Bupati Jembrana. Sesuai  SE Mendagri , seluruh tahapan pendidikan berlangsung virtual , belum ada tatap muka. “Kita taati SE Mendagri  dengan melaksanakan 100 persen aturan dimasa  PPKM darurat ,“terang Wartini.

Ada empat poin yang tertuang dalam instruksi bupati itu .

Pertama , tidak melakukan pengadaan/pembelian pakaian seragam wajib Putih – Merah untuk SD dan pakaian seragam Putih – Biru untuk SMP;

KEDUA : Tidak melakukan pengadaan/pembelian pakaian seragam endek/batik, pengadaan/pembelian tas sekolah, pengadaan/pembelian sepatu beserta kaos kaki;

KETIGA : Pengadaan/pembelian pakaian seragam wajib Putih – Merah untuk SD dan pakaian seragam Putih – Biru untuk SMP serta seragam Pramuka dilakukan sendiri oleh orang tua/wali murid dan tidak harus baru, serta dapat menggunakan pakaian seragam layak pakai dalam kondisi bersih;

KEEMPAT :  Tidak melakukan pungutan uang SPP, uang gedung, pungutan Komite lainnya untuk keperluan sekolah, kecuali pada sekolah yang diselenggarakan oleh kelompok masyarakat. (abhi / humas )