JAKARTA, MEDIAPELANGI.com – Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie mengingatkan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk bersinergi dengan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) untuk memberikan perhatian khusus terhadap kondisi jalan nasional. Tujuannya, ungkap Syarief, agar dapat menekan angka kasus kecelakaan di jalan raya.
Pemaparan tersebut disampaikan Syarief di sela-sela RDP Komisi V DPR RI dengan Sekretaris Jenderal, Inspektorat Jenderal, Kepala BPSDM dan Kepala BPIW Kementerian PUPR dalam pembahasan evaluasi pelaksanaan APBN TA 2021. Serta, pembahasan alokasi anggaran RAPBN TA 2022 yang digelar secara fisik dan virtual, di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (30/8/2021).
“Saya kira tentu ada beberapa hal yang wajib menjadi perhatian khusus dari Kepala Badan yang ada di Kementerian PUPR terutama berkaitan dengan kondisi jalan. Saya mengimbau perlu disegerakan dari Badan Pengembangan SDM PUPR untuk betul-betul bisa mengarahkan agar kedepannya mengurangi angka kecelakaan di berbagai jalan raya nasional,” ujar Syarief.
Politisi Fraksi Partai NasDem tersebut mencontohkan di beberapa ruas jalan seperti di Jalan Ambawang yang ada di Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat terbilang kerap kali terjadi kecelakaan. Dengan demikian, Syarief menegaskan PUPR harus segera mengadakan penelitian faktor penyebab dari kecelakaan itu apakah karena faktor kemiringan jalan atau faktor-faktor lainnya untuk diperbaiki.
“Saya mengusulkan agar dalam pembangunan jalan-jalan nasional kedepannya harus dilakukan secara serasi melalui penelitian yang betul-betul matang. Sehingga, hal-hal demikian seperti angka kecelakaan bisa ditekan. Mengingat, saya amati tempat kecelakaan selalu saja ada di daerah Ambawang itu. Maka, hal ini yang harus menjadi perhatian untuk evaluasi dan perbaikan PUPR,” tandas Syarief.
Di sisi lain, Syarief meminta Inspektorat Jenderal PUPR betul-betul menjalankan tugas fungsi pengawasan dengan maksimal. Diantaranya, terhadap proyek-proyek yang ada di Kementerian PUPR yang diharapkan berjalan dengan sinkron. “Karena tentu garda terdepan dalam fungsi kontrol pengawasan di lingkup internal PUPR berada di Inspektorat Jenderal PUPR,” pungkas legislator dapil Kalbar I ini. (pun/sf)
