Sekda Dewa Indra Ajak Forum Pengurangan Resiko Bencana Susun Pemetaan Berbasis Ilmiah

DENPASAR, MEDIAPELANGI.com  – Sejumlah perencanaan dalam menanggulangi bencana alam yang tentunya kita semua tidak tahu kapan dan di mana akan terjadi, diperlukan kajian dan riset khusus untuk melakukan pengurangan-pengurangan resiko bencana disamping perlunya pemetaan dengan baik, mulai dari jenis bencana, di mana kemungkinan akan terjadinya ancaman bencana, seperti apa bencana yang akan terjadi dan karakteristik bencananya seperti apa.

Sehingga perlu dilakukan penyusunan rencana penanggulangan resiko bencana berbasis ilmiah, karena selama ini kita belum memiliki studi dan kajian riset yang komprehensif sebagai acuan.

“Selama ini koordinasi dan sinergitas antara pemerintah dan institusi terkait sudah berjalan dengan baik namun tetap harus ditingkatkan dan diperkuat, khususnya dalam hal melakukan studi atau pemetaan resiko bencana, pengadaan anggaran atau pendanaan serta pengerahan sumber dana dalam penanggulangan bencana,” hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra saat membuka kegiatan Refleksi Akhir Tahun Pentahelix Guna Membangun Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) Provinsi Bali, di Mercure Bali, Sanur-Denpasar, Senin (13/12/2021).

Sekda Dewa Indra menambahkan jika kita melihat ke belakang, refleksi ini merupakan pertumbuhan yang luar biasa dimana jejaring kekuatan masyarakat untuk peduli dan ikut bersama-sama melakukan pengurangan resiko bencana di bali sudah mengalami pertumbuhan yang sangat baik. Namun tantangan ke depan adalah bagaimana ke depan bisa mengatasi bagaimana ancaman bencana yang kemungkinan ada di Bali harus bisa di petakan dengan baik.

“Jika ini sudah terpetakan dengan baik, maka akan menjadi bahan bagi forum pengurangan resiko bencana dan pemerintah untuk menyusun rencana penanggulangan ke depan. Ini harus dipetakan dengan baik, sehingga kinerja kita akan bersifat parsial. Dengan begitu tantangan untuk memiliki kajian yang lengkap dan komprehensif untuk berbagai jenis ancaman bencana yang ada di bali harus tersusun,” tegas Sekda Dewa Indra.

Seperti yang kita ketahui bersama hari ini kita melihat bahwa forum ini semakin memperluas peta-petanya, dimana terlihat sudah terbentuk secara pentahelik lengkap mulai dari Forum Perguruan Tinggi Pengurangan untuk Resiko Bencana, Forum Ikatan Ahli Ilmu Bencana, Forum Relawan, Forum Kemitraan Kerjasama Antar Dunia Usaha dan Forum Wartawan Peduli Bencana. Inilah pentahelik kekuatan bersama jika dilihat dari aspek kelembagaan harus diperkuat.

Tidak hanya penanggulangan bencana di daerah namun juga pada institusi – institusi yang lain harus bekerjasama dengan kuat untuk bekerjasama, berkolaborasi dan bersinergi sehingga tidak bekerja terpisah antara satu dengan lain, ini selalu menjadi tantangan karena ketika bencana terjadi banyak yang turun namun terpisah.

Hal ini dikarenakan belum ada koordinasi yang baik, pendanaan menjadi krusial karena pendanaan dilakukan bukan saat terjadi bencana, namun sudah dilakukan sejak awal sejak dilakukan studi dan riset, kondisi ini berbasis linear sehingga bencana bisa dipelajari dengan mengetahui karakter.

“Disisi lain, pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran dana untuk menanggulangi resiko bencana dengan besaran yang berbeda sesuai dengan kapasitas fisikal daerah masing masing. Dana untuk penanggulangan bencana tidak terkunci pada satu titik, namun setiap daerah sudah terbiasa bersinergi dan berkolaborasi, semisal tejadi bencana di salah satu kabupaten dan dananya tidak cukup, maka pemerintah provinsi bisa mensuport , TNI-POLRI dan dunia usaha bisa saling support juga,” ungkap Sekda Dewa Indra.

Dewa Indra juga menyinggung terkait tantangan ke depan mengenai varian baru Covid-19 yakni Omicron. Pemerintah Daerah selalu berupa mencari cara untuk menanggulangi penyebaran dan penularan virus ditengah masyarakat agar tetap terkendali dan landau.

Hal ini memerlukan kerjasama antara semua pihak untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, karena memulai dari diri sendiri dan lingkungan terdekat adalah upaya pertama dalam melindungi kesehatan dari paparan Covid-19. Karena Pemerintah daerah yang juga bagian dari masyarakat, akan merasakan apa yang sedang masyarakat rasakan.[*]