DENPASAR, MEDIAPELANGI.com – Gubernur Bali Wayan Koster kembali memberikan kebijakan pro rakyat untuk meringankan beban rakyat melalui relaksasi Pajak berupa pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) II.
Kebijakan itu pro rakyat itu dengan menerbitkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pembebasan Pokok dan Penghapusan Sanksi Administratif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Atas Penyerahan Kepemilikan Kendaraan Bermotor Kedua dan Selanjutnya, yang berlaku mulai tanggal 5 Januari sampai dengan 3 Juni 2022. Kepada masyarakat dihimbau agar memanfaatkan kebijakan ini dengan sebaik-baiknya.
Menurut Gubernur Koster adapun pertimbangan dalam memberikan kebijakan pro rakyat dengan melihat kondisi perekonomian Bali sampai dengan Desember 2021, belum menunjukkan tanda pemulihan yang signifikan dengan pertumbuhan ekonomi pada Triwulan III masih mengalami kontraksi sebesar -2,91% dan pada Triwulan IV diperkirakan mengalami pertumbuhan sebesar 1,1%-2,12%.2.
Masyarakat berkeinginan untuk melakukan Balik Nama Kendaraan Bermotor, namun disisi lain terkendala pembiayaan sebagai dampak pandemi covid-19.3.Sebagai upaya validasi dan perbaikan database kendaraan bermotor.
Dari data kendaraan bermotor yang berstatus penguasaan tetapibelum dimiliki (belum balik nama) sebanyak 211.192 unit(terdiri dari 82% kendaraan roda dua dan 18% kendaraan rodaempat).
Hasil Pendataan operasi gabungan dan door to door Tahun2021, ternyata masih terdapat sebanyak 3.779 unit kendaraanplat luar Bali yang beroperasi di Bali, yang terdiri dari 40%kendaraan roda dua dan 60% kendaraan roda empat.[*]
