JAKARTA, MEDIAPELANGI.com – Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati, menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup Tahun 2022, pada Rabu (21/12) siang di Gedung AA Maramis, Kompleks Kementerian Keuangan, Jl. Lapangan Banteng, Jakarta Pusat.
Rakernas yang dihadiri sejumlah Menteri terkait serta Gubernur/Wakil Gubernur seluruh Indonesia tersebut, dibuka langsung Presiden RI Joko Widodo yang hadir pula untuk memberikan arahan.
Presiden dalam kesempatan tersebut menekankan usaha dalam mengurangi dampak kerusakan lingkungan serta perubahan iklim di tanah air harus dilakukan dengan langkah konkrit dan Terarah. “Badan (BPDLH, red) ini disahkan untuk kegiatan riil dan nyata. Jika aktivitasnya bisa berdampak nyata, pasti dana yang ada sekarang akan terus membesar,” tandas Presiden sembari menekankan untuk konsentrasi di dua hal yakni penanganan sampah dan konservasi mangrove.
Presiden Jokowi lantas mencontohkan area pembibitan mangrove di Bali yang kini disebutnya bisa menunjukkan hal konkrit dalam upaya konservasi sekaligus pelestarian tanaman yang umum dijumpai di kawasan pantai ini. “Di Bali nursery-nya, jumlahnya 6 juta bibit mangrove. Bibitnya ada dan betul-betul bisa dihitung,” kata Presiden menyinggung Kawasan hutan mangrove Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai Bali yang sempat jadi lokasi showcase di ajang G20. “Jadi barangnya nyata dan kita tahu Mangrove bisa mereduksi pencemaran udara sampai 8 kali lebih besar dari hutan biasa,” imbuhnya lagi.
Lebih jauh mantan Gubernur DKI Jakarta ini menjelaskan dampak kerusakan lingkungan, perubahan iklim nampak nyata dengan mengakibatkan bencana banjir longsor kekeringan dan musibah lainnya. “Perubahan iklim mengakibatkan musim yang tidak menentu perubahan suhu dan kenaikan air laut,” tukasnya lagi.
Sementara itu ditemui seusai acara, Wagub Bali mengatakan Bali sejatinya sudah menjalankan upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup baik yang bersumber dari adat, budaya serta kearifan lokal yang dijalankan secara turun temurun maupun dengan kebijakan strategis yang ditelurkan pemerintah provinsi. “Kita sebut saja peringatan Hari Suci Nyepi, dimana Pulau Bali selama sehari menghentikan aktivitas seperti kendaraan baik di darat, laut, dan udara selama 24 jam. Hal ini secara ilmiah terbukti mengurangi emisi CO2 dan emisi gas rumah kaca,” jelas Wagub yang akrab disapa Cok Ace tersebut.
Hasil penelitian yang dilakukan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) pada 2013 lalu, pada Hari Raya Nyepi terjadi penurunan emisi gas rumah kaca rata-rata 33 persen. Khusus CO2, rata-rata pada saat Hari Suci Nyepi kadar CO2 di Bali dapat diturunkan sebanyak 20.000 ton. Dengan kata lain, dalam satu hari Nyepi menurunkan gas karbondioksida yang biasanya menghasilkan 20.000 ton emisi CO2 ke udara. Pengurangan 20.000 ton ini diantaranya dari pengurangan tenaga listrik, pengurangan dampak transportasi, pengurangan limbah, pengurangan sampah, dan pengurangan bahan bakar dan kayu bakar.
Penelitian ini dilakukan diantaranya dengan cara langsung menggunakan alat digital Wolf Pack Area Monitor dan Continuous Analyzer IRIS 4600.Alat ini mengukur konsentrasi gas rumah kaca per jam, dengan parameter untuk karbondioksida (CO2) dan nitrogen dioksida (NO2). “Dan di dunia ini, hanya Bali saja yang mampu memadamkan aktivitas selama 24 jam penuh,” tandasnya.
“Pendekatan-pendekatan budaya seperti ini yang saya kira menjadi bukti bahwa Bali sejak lama berkomitmen besar dalam aspek pelestarian lingkungan dan upaya-upaya dalam mengurangi dampak perubahan iklim,” jelasnya lagi.
Indonesia sendiri telah resmi memiliki Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup sejak 2019 lalu. Diharapkan badan ini bisa fokus dalam hal perlindungan dan pembangunan lingkungan.
Dalam Rakernas tersebut, nampak hadir Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Siti Nurbaya, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Hadir pula Ketua Otoritas Jasa Keuangan yang baru, Mahendra Siregar.
