TABANAN, MEDIAPELANGI.com – Berbagai rekomendasi yang disampaikan DPRD Tabanan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tabanan tahun 2022, pada sidang paripurna yang digelar Senin 27 Maret tahun 2023.
Salah satu poin penting yang disampaikan dalam rekomendasi itu perihal pengelolaan pendapatan daerah (PAD) hingga sorotan masalah infrastruktur.
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2022 mencapai 91,7 persen atau Rp. 1,784 triliun lebih dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 1,941 triliun lebih.
Meski begitu, DPRD Kabupaten Tabanan merekomendasikan beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan tahun 2023.
Hal ini disampaikan Ketua DPRD Tabanan I Made Dirga dalam rapat paripurna intern penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati tahun anggaran 2022.
Dirga mengatakan, bahwa salah satu hal yang menjadi prioritas utama adalah pengoptimalan pengelolaan aset daerah.
Dalam penerapannya, diperlukan kerjasama (MOU), pemasaran, dan inovasi yang kreatif agar aset-aset pemerintah daerah yang memiliki potensi tinggi tidak menjadi pembiaran.
DPRD juga menyarankan agar pengelolaan aset pemerintah daerah yang masih berlangsung dapat digali potensinya untuk optimalisasi peningkatan daerah.
“Selain itu, DPRD juga menekankan pentingnya pendataan objek-objek pajak yang masih belum terdata secara valid,” ucapnya.
Hal lain yang menjadi rekomendasi DPRD Tabanan terkait infrastruktur. Dirga menjelaskan pembangunan infrastrtur menjadi peranan penting untuk memacu pertumbuhan ekonomi di semua wilayah Tabanan. Bahkan ini dapat mengurangi ketimpangan pembangunan antar setiap kecamatan di Tabanan.
“Masalah infrastruktur ini adalah terkait pembangunan jalan rusak yang pembangunan sudah mencapai 90 persen. Termasuk pembangunan gedung-gedung perkantoran,” pungkasnya. ***
