TABANAN, MEDIAPELANGI.com – Sejumlah pengurus baru dari Dewan Pendidikan Kabupaten Tabanan periode 2022-2027 bertemu dengan Komisi IV DPRD Tabanan bidang pendidikan, Rabu (10/5/2023).
Menariknya, dari pertemuan itu, Dewan Pendidikan Tabanan selain memperkenalkan pengurus baru mereka. Ternyata mengungkapkan berbagai persoalan pendidikan yang terjadi di Tabanan.
Mulai dari masalah banyak jabatan kepala sekolah yang masih pelaksana tugas (Plt) hingga soal tunjangan kepala sekolah yang hanya dibayar ratusan ribu setiap bulannya.
Selain itu juga adanya kondisi Kantor Dewan Pendidikan Tabanan di Jalan Wibisana, Nomor 2 Delod Peken, Tabanan yang sudah puluhan tahun tak kunjung dilakukan perbaikan sampai sekarang ini. Meski status gedung milik aset Pemkab Tabanan.
“Kami memiliki dua gedung. Gedung lama bekas mes yang pakai seng keadaan atap bocor. Kemudian gedung sebelah selatan tidak kami pakai karena atap bocor, AC rusak dan kamar mandi rusak. Meski rusak dipakai oleh OPD Baru BRida, karena gedung mereka sedang rebab,” ungkap Ketua Dewan Pendidikan Tabanan terpilih I Wayan Suwira.
Terkait sekretariat gedung Dewan Pendidikan Tabanan yang alami kerusakan tersebut pihaknya sudah menyampaikan kepada Dinas Pendidikan Tabanan. Termasuk hari pula menyampaikan kepada Komisi IV DPRD Tabanan saat ini.
“Kita sudah sampaikan secara riil kondisi sekretariat gedung Dewan Pendidikan. Apa layak kita bicara pendidikan tapi gedung kondisi tidak layak. Mudah bisa dibantu perbaikan,” ucapnya.
Tidak hanya itu Dewan Pendidikan Tabanan juga menyampaikan masalah pendidikan yang terjadi di Tabanan. Saat ini banyak jabatan kepala sekolah yang diisi oleh Plt dan itu masalah urgent. Termasuk pula tunjangan kepala sekolah yang kecil hanya dibayar Rp 125 ribu perbulannya. Kepala sekolah ini selain dia mengajar juga manajerial sekolah. Banyak tanggung jawab yang harus dilaksanakan.
Dengan tunjangan yang minim itu, sehingga menyebabkan kurang peminat untuk menjadi kepala sekolah, karena tanggung jawab besar, tidak menantanglah, itu fakta kawan-kawan guru yang menyampaikan.
“Nah Dinas Pendidikan sebagai leading sektor berapa selayaknya dibayar, tapi sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Jadi masalah ini juga tolong dipertimbangkan dan mencarikan solusinya,” pungkasnya.
Sementara itu Ketua Komisi IV DPRD Tabanan I Gusti Komang Wastana mengatakan bertemu dengan Dewan Pendidikan Tabanan banyak catatan dan masukan potret pendidikan di Tabanan yang pihaknya dapatkan. Dewan Pendidikan ini patner kerja untuk membangun pendidikan di Tabanan.
Poin penting tadi masalah kepala sekolah yang banyak diisi plt dan diisi oleh guru. Kemudian tunjangan kepala sekolah yang harus diperhatikan yakni terlalu kecil Rp 125 ribu perbulan.
“Banyak kepala sekolah merangkap jawaban selaku Plt, itu menjadi keluhan mereka. Tanggung besar tak sebanding dengan tunjangan yang didapat,” ungkapnya.
Wastana mengaku sebenarnya masalah ini sudah rutin pihak bahas dengan Dinas Pendidikan. “Apa yang menjadi harapan dan keluhan Dewan Pendidikan mewakili para guru ini kita sampaikan ke Disdik dan Bupati Tabanan,” jelasnya.
Mengenai sekretariat gedung Dewan Pendidikan, pihaknya di Komisi IV akan turun melihat secara langsung. “Kami akan turun melihat kondisi secara langsung kondisi, benar atau tidak. Sehingga apa saja yang dibutuhkan untuk dilakukan perbaikan sarana dan prasarananya,” tandasnya.
