TABANAN, MEDIA PELANGI.com – Sehari sebelumnya Senin (12/6/2023) Bupati Tabanan I Komang gede Sanjaya menyampaikan tujuah buah Ranperda dalam Rapat Paripurna DPRD Tabanan. Salah satunya tentang Laporan Pertanggungjawaban Anggaran 2022.
Dalam Rapat Paripurna DPRD Tabanan yang dipimpin langsung Ketua I Made Dirga, tiga fraksi memberikan apresiasi atas capaian WTP 9 kali berturut-turut. Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicaranya I Wayan Lara memuji capaian WTP 9 kali. Namun demikian, Fraksi terbesar ini meminta eksekutif dalam hal ini Bupati I Komang Gede Sanjaya terkait dengan temuan-temuan BPK.
“Kami mengapresiasi atas raihan WTP 9 kali berturut-turut, namun kami meminta agar eksekutif mencermati temuan dan rekomendasi dari BPK. Kami juga mohon penjelasan secara gamblang perihal temuan-temuan tersebut,” tandas Lara.
Hal senada disampaikan Fraksi Partai Golkar melalui juru bicaranya I Wayan Gindera. Fraksi Golkar meminta agar temuan-temuan BPK termasuk rekomendasi yang diberikan agar segera ditindaklanjuti dengan baik.
“Kami minta temuan dan rekomendasi dari BPK untuk dapat segera ditindaklanjuti segera,” pintanya, Selasa (13/6/2023).
Begitupun dengan Fraksi Nasional Demokrat melalui juru Bicara Ida Ayu Ketut Candrawati. Fraksi Nasdem meski memuji capaian WTP termasuk raihan Satya Lencana Wirakarya, namun meminta agar temuan dan rekomendasi dari BPK untuk segera ditindaklanjuti segera.
“Meski meraih WTP jangan berpuas diri, masih banyak perlu pembenahan, segera tindaklanjuti temuan BPK ,” pinta Bacaleg DPR RI dari Partai Nasdem ini.
Terkait pertanyaan dan permintaan dari tiga fraksi tersebut, Bupati I Komang Gede Sanjaya menyatakan sependapat dengan pandangan fraksi di dewan. Raihan WTP 9 kali tidak sampai membuat pihaknya merasa puas dan terlena apalagi lupa diri.
“Harus menjadi motivasi untuk terus dipertahankan dengan berbagai upaya pembenahan dan penyempurnaan, terutama dengan memperhatikan dan menindaklanjuti segera semua catatan temuan dan rekomendasi bpk dengan kesungguhan,” tegas Sanjaya.
Bupati Sanjaya juga menjelaskan terkait realisasi pendapatan sebesar Rp 1,78 Triliun lebih atau hanya 91,88 persen dari target sebesar Rp 1,94 Triliun lebih, karena komponen pendapatan asli daerah (PAD) adanya perubahan kebijakan khususnya retribusi persetujuan bangunan gedung, di samping juga belum pulihnya kunjungan wisata ke DTW.
Dari komponen pendapatan transfer hal ini merupakan kebijakan pemerintah pusat maupun provinsi yang mentransfer dana berdasarkan realisasi kontrak.
“Kami sependapat bahwa pendapatan asli daerah (PAD) harus terus ditingkatkan dengan pemungutan yang lebih efektif serta terobosan-terobosan baru yang inovatif pada opd-opd penghasil untuk mengoptimalkan semua potensi objek pajak maupun retribusi. Digitalisasi menjadi trend yang harus kita terapkan dalam operasional penatausahaan maupun pemungutan PAD,” jelasnya.
Yang menarik dalam rapat paripurna kali ini adanya pekik Salam Pancasila dan teriakan merdeka. Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan I Wayan Lara bahkan meminta semua anggota dewan termasuk para undangan untuk berdiri ketika dia meneriakkan Salam Pancasila.
Ajakan tersebut diikuti seluruh peserta rapat meski diminta mengulang karena belum kompak. Termasuk ketika meneriakan salam merdeka sebanyak tiga kali.
Hal ini ternyata juga diikuti dua fraksi lainnya yakni Fraksi Partai Golkar dan Fraksi Nasional Demokrat. Juru bicara kedua fraksi juga ikut memekikan Salam Pancasila dan Merdeka yang selama ini menjadi jargon PDI Perjuangan. Seluruh hadirin secara spontan berdiri dan ikut memekikan Salam Pancasila dan Merdeka sebanyak tiga kali. ***
