fbpx
PolitikTabanan

DPRD Tabanan Pertanyakan Progres Penanganan Jembatan dan Sungai Tukad Yeh Ho

TABANAN, MEDIAPELANGI.com – Anggota Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tabanan terkait penanganan permasalahan sungai dan jembatan yang membutuhkan perhatian serius. Dalam rapat kerja yang digelar di Ruang Rapat lantai II Gedung DPRD Tabanan, Rabu (23/8/2023) beberapa anggota fraksi memberikan pandangan dan usulan yang komprehensif terkait penanganan situasi tersebut.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Nyoman Arnawa, menyoroti urgensi penggunaan breker untuk mengeruk sungai yang terdampak. Ia menekankan pentingnya kolaborasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) dalam pemasangan kawat bronjong serta konsep pembangunan jembatan baru sebagai solusi jangka menengah.

“Komunikasi dalam situasi darurat harus lebih intens agar tindakan dapat segera dilakukan. Salah satu solusi adalah mempergunakan alat berat untuk mengeruk material di sungai tersebut,” ujar Nyoman Arnawa yang akrab si sapa Komet.

AA Nyoman Dharma Putra, anggota fraksi lainnya, berbicara tentang pentingnya tanggung jawab dalam menjaga kepentingan masyarakat. Ia menggarisbawahi perlu adanya tindakan konkret serta penentuan kebutuhan minimal dalam mendukung pengerjaan tersebut. “Kami tidak boleh hanya menunggu usulan terealisasi tanpa tindakan lebih lanjut. BWS berada di ranah pusat, dan koordinasi dengan perwakilan di tingkat nasional sangatlah penting,” tegas  Dharma Putra.

Fraksi Partai NasDem, melalui I Gde Sudiarta, mengusulkan langkah-langkah awal yang harus segera diambil. “Kami memandang perlu adanya pemasangan bronjong dan perataan di sekitar tikad Yeh Ho. Penggunaan eskavator untuk mengeruk sungai adalah langkah awal yang perlu segera dilaksanakan,” kata I Gde Sudiarta.

Sementara itu, Made Muskadana menekankan urgensi penanganan permasalahan ini yang melibatkan berbagai aspek kehidupan masyarakat. “Kami harus melakukan tindaklanjut terhadap jebolnya jembatan dan tanggul. Pembersihan sekitar pinggiran Tukad Yeh Ho sangat penting untuk mencegah banjir di masa mendatang. Permasalahan ini menyangkut integritas pemerintah daerah dalam memajukan kepentingan masyarakat,” jelas Made Muskadana.

I Gst Nym Omardani menegaskan perlunya penilaian secara berkala terhadap urgensi permasalahan. Ia menyayangkan adanya kekurangan koordinasi dalam hal ini. “BWS memiliki peran dalam melindungi pinggiran sungai. Namun, tindakan preventif dan reaktif harus saling mendukung, dan aspirasi masyarakat harus diperhatikan dalam perencanaan tindakan,” tambah Omardani.

Arnawa menambahkan bahwa ia akan mengajukan permohonan kepada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi untuk menilai alat berat yang diperlukan di lapangan. Ia juga berencana mengkomunikasikan usulan dari PUPRPKP kepada pimpinan agar direalisasikan.

“Tindakan pertama yang kami ambil adalah mendatangkan alat berat untuk kerja di lapangan. Terkait dengan bronjong dan perataan, kami akan mendorong Dinas PU untuk mengusulkan ke pusat dan mendukung usulan tersebut,” tutup Arnawa.

Menangapi masukan dari Dewan, Kabid Sumber Daya Air (SDA) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PUPRPKP) Kabupaten Tabanan,  I Gst Made Wira Ariadi menjelaskan mengenai permasalahan yang terjadi di Desa Tibubiyu terkait Tukad Yeh HO terjadi pada 7 hingga 8 Juli 2023, di mana curah hujan yang luar biasa tingginya menyebabkan terjadinya abrasi di sekitar Tukad Yeh HO, dengan lebar abrasi mencapai 10-30 meter.

Menurutnya, ia telah mengkordinasikan dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), menjelaskan bahwa peristiwa abrasi ini disebabkan oleh longsor dari jembatan yang telah berdiri sejak tahun 1984. Adanya jembatan ini dipercayai menjadi faktor utama terjadinya abrasi yang mengakibatkan kerusakan signifikan pada sekitar Tukad Yeh HO.

Baca Juga:  Polisi Dalami Dugaan Kesalahan Struktur Bangunan Balai Pewaregan Pura Melanting

“Dalam upaya penanganan dan pengawasan bencana ini, kami telah berkoordinasi dengan BWS untuk mengantisipasi dampak lebih lanjut. Kami juga telah mengusulkan rencana pengadaan anggaran sebesar Rp 25 miliar untuk tindakan pemulihan dan pencegahan di masa mendatang,” ungkap Wira Ariadi.

Lebih lanjut Wira Ariadi menjelaskan, tindakan konkret pun telah dilakukan dengan melibatkan Tim Balai Wilayah Sungai (BWS) pada 22 Agustus 2023. Tim tersebut turun langsung ke lapangan untuk mengidentifikasi permasalahan yang terjadi akibat abrasi ini. Hasil dari identifikasi ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi langkah-langkah lebih lanjut dalam menangani permasalahan ini.

Selain itu, salah satu dampak yang signifikan dari peristiwa ini adalah kerusakan pada jalan yang menuju Tangguntiti yang mengalami jebol. Untuk mengantisipasi hal ini di masa depan, upaya perbaikan jalan juga menjadi bagian dari rencana yang diusulkan.

“Kami berharap rencana penanggulangan ini dapat segera terealisasi dengan dukungan anggaran yang memadai. Kolaborasi dengan BWS dan instansi terkait akan menjadi kunci keberhasilan dalam menangani masalah ini secara komprehensif,” tambahnya.

Dengan langkah-langkah tanggap dan koordinasi yang telah diambil, diharapkan bahwa masalah abrasi di Desa Tibubiyu Tukad Yeh HO dapat diatasi dengan baik dan pencegahan yang tepat dilakukan untuk menghindari peristiwa serupa di masa mendatang.[*mp]

Berita Terkait

Back to top button
error: Konten ini terlindungi.