DENPASAR, MEDIAPELANGI.com – Organisasi profesi Dewan Perwakilan Wilayah Ikatan Fungsional Pengadaan Barang/Jasa Indonesia (DPW IFPI) Provinsi Bali resmi terbentuk dengan tujuan untuk meningkatkan profesionalisme Pejabat Fungsional Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) di wilayah tersebut.
Pengukuhan jajaran pengurus DPW IFPI Provinsi Bali Masa Bhakti 2023-2028 dilakukan di Ruang Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur Bali pada Selasa (22/8/2023). Pengukuhan ini dilakukan oleh Ketua Umum IFPI, Tri Wahyu Widodo, dengan saksi Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, dan perwakilan dari LKPP. Pengukuhan juga dimeriahkan oleh Rapat Koordinasi Unit PBJ Provinsi Bali yang menghadirkan sejumlah narasumber.
Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, memberikan selamat atas terbentuknya DPW IFPI Provinsi Bali. Ia berharap bahwa organisasi ini tidak hanya menjadi tempat pertemuan dan pertukaran informasi, tetapi juga mampu mendorong peningkatan kualitas para pejabat PBJ yang tergabung di dalamnya. “Setelah organisasi ini terbentuk, harus ada sesuatu yang bisa ditunjukkan. Tak hanya sebagai tempat untuk bertemu dan berkumpul, tapi harus mampu mendorong peningkatan kualitas pejabat pengadaan,” ucap Dewa Indra.
Dewa Indra juga menekankan pentingnya peran Pejabat PBJ dalam pemenuhan efisiensi, ketepatan, dan kepatuhan hukum dalam pengadaan barang dan jasa. Ia juga mengingatkan agar para pejabat PBJ tidak terlibat dalam tindakan manipulatif karena proses pengadaan saat ini sudah berbasis online dan dapat dipantau oleh siapa saja.
Ketua Umum IFPI, Tri Wahyu Widodo, mengucapkan terima kasih atas dukungan Sekda Dewa Indra dalam terbentuknya organisasi profesi ini. Ia menekankan bahwa organisasi ini akan menjadi wadah solusi bagi berbagai persoalan yang dihadapi oleh pejabat pengadaan. Hingga saat ini, organisasi tersebut telah berhasil menghimpun sekitar 2.500 pejabat pengadaan di dalamnya.
Kegiatan ini juga melibatkan pemberian penghargaan kepada perangkat daerah Pemprov Bali dengan kinerja PBJ terbaik, tingkat kematangan kelembagaan level 3 Pemerintah Kabupaten/Kota, dan kinerja transaksi toko daring perangkat daerah Pemprov Bali dengan kinerja transaksi toko daring. Dengan adanya DPW IFPI Provinsi Bali, diharapkan peningkatan kualitas pengadaan barang dan jasa di daerah ini dapat terus dilakukan dengan lebih baik dan profesional.***
