TABANAN, MEDIAPELANGI.com – Komisi I DPRD Tabanan menerima audiensi dari para Penyuluh Pertanian untuk membahas perkembangan sektor pertanian dalam rangka mendukung peningkatan ketahan pangan dan memberikan perhatian terhadap kesejahteraan penyuluh pertanian.
Pertemuan tersebut juga membahas penyetaraan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) penyuluh sebagai bagian dari peningkatan kesejahteraan mereka.
Ketua Komisi I DPRD Tabanan, I Putu Eka Putra Nurcahyadi, menekankan peran vital penyuluh pertanian sebagai ujung tombak dalam mendukung dan memperkuat sektor pertanian di Kabupaten Tabanan.
Kabupaten Tabanan sendiri dikenal sebagai daerah pertanian, dengan komitmen kuat dalam menjaga keberlanjutan sebagai kawasan pangan berkelanjutan. Kabupaten ini berupaya menjaga kelestarian lahan seluas 17 ribu hektar untuk lahan sawah darat (LSD), seiring dengan ketentuan dari pusat yang mengacu pada program berkelanjutan 100 tahun.
Dalam audiensi tersebut, I Putu Eka Putra Nurcahyadi menyampaikan bahwa penyesuaian tunjangan penyuluh harus sejalan dengan postur anggaran daerah dan kemampuan keuangan daerah. “Regulasi yang kami kaji terkait TPP diatur dalam Perbup 16 tahun 2021 dan perubahannya Perbup Nomor 17 tahun 2022,” ungkap Eka Nurcahyadi didampingi Sekretaris Komisi I I Gusti Nyoman Omardani, Senin (13/11).
Sementara itu, terkait jabatan fungsional pertanian, acuannya adalah MenpanRB No. 35 tahun 2020 dengan klasifikasi jabatan, serta Perpres 121 tahun 2018 dan Peraturan BKN No. 5 tahun 2021.
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan, I Made Subagia, menjelaskan bahwa dengan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) melibatkan penyuluh, terdapat permasalahan terkait tunjangan penyuluh. Diketahui bahwa dari 50 penyuluh PNS dan 5 P3K, sebanyak 5 orang akan memasuki masa pensiun pada akhir tahun 2023. Jumlah ini menciptakan kekurangan tenaga penyuluh di Kabupaten Tabanan, dan Subagia memohon adanya formasi pengadaan penyuluh pertanian.
“Hak tunjangan penyuluh, dengan beban tugas yang dihadapi, kami harapkan mendapatkan penyetaraan sesuai dengan regulasi yang ada. Kami berusaha maksimal mengawal program daerah dalam penyediaan pangan daerah dan mendukung pemerintah dalam ketahanan pangan,” ungkap Subagia.
Pertemuan ini menjadi wadah dialog antara Komisi I DPRD Tabanan dan para Penyuluh Pertanian, diharapkan mampu menciptakan solusi yang baik untuk menanggulangi krisis tenaga penyuluh dan meningkatkan kesejahteraan mereka.[*mp]
