BADUNG, MEDIAPELANGI.com – Belajar dari situasi yang dihadapi pada masa pandemi Covid-19, Indonesia mengambil langkah strategis dalam memperkuat sistem pengawasan kesehatan. Langkah strategis itu ditunjukkan melalui upaya mewujudkan platform sistem informasi dan pemantauan kesehatan yang aman dan interoperabel atau Secure and Interoperable Surveillance and Health Information System (SISHIS). Sistem yang diinisiasi program Kemitraan Australia Indonesia untuk Ketahanan Kesehatan (AIHSP) dan PT. Reconstra ini telah berhasil menyelesaikan fase pasca-pilotnya di Bali. Capaian penting ini terungkap dalam pertemuan penutupan Post-Pilot Program Sistem Surveilans dan Sistem Informasi Kesehatan yang Aman dan Interoperabel di Hotel Santika Seminyak Kuta, Senin (27/5).
Pemprov Bali menyampaikan apresiasi dan dukungan atas tuntasnya fase Post-Pilot SISHIS di Pulau Dewata. Apresiasi dan dukungan itu disampaikan Kepala Bappeda Bali I Wayan Wiasthana Ika Putra dan Kadis Kesehatan Bali dr. I Nyoman Gede Anom yang hadir pada acara penutupan. Wiasthana Ika Putra menekankan pentingnya sistem pengawasan yang kuat dalam pengendalian penyakit dan kesehatan masyarakat. “Pengawasan adalah pondasi dalam setiap program pengendalian penyakit. Data harus representatif, tepat waktu, dan konsisten. Inisiatif SISHIS yang dilaksanakan bersama AIHSP dan PT. Reconstra, bertujuan untuk meningkatkan sistem pengawasan dengan membuat sistem informasi kesehatan yang interoperabel,” ujarnya.
Sementara itu, Kadis Kesehatan Bali dr. I Nyoman Gede Anom menyinggung pentingnya SISHIS. “Dengan mengadopsi pendekatan bottom-up, SISHIS memperkuat sistem pengawasan dari tingkat fasilitas kesehatan primer, meningkatkan kemampuan kita untuk mendeteksi potensi wabah dengan cepat dan akurat. Inisiatif ini merupakan komponen kunci dari agenda Transformasi Digital Kesehatan kita yang lebih luas,” katanya.
Keduanya menyampaikan terima kasih atas dukungan dan kerjasama AIHSP dan PT. Reconstra. Mereka sepakat memberi penekanan pada pentingnya kolaborasi lintas sektor yang berkelanjutan dan peran sistem informasi kesehatan yang maju dalam mencapai perbaikan kesehatan masyarakat yang berkelanjutan.
Pemprov Bali berkomitmen mendorong adopsi program SISHIS di seluruh wilayah Bali, seperti langkah Kabupaten Badung yang akan mentransisikan SISHIS ke SINAR NATA. Inisiatif ini sejalan dengan tujuan yang lebih luas untuk memperkuat ketahanan kesehatan nasional melalui transformasi digital, memastikan respons yang cepat dan tepat terhadap ancaman kesehatan masyarakat.
Sejalan dengan itu, Direktur Program AIHSP John Leigh menyatakan bahwa salah satu manfaat transformasi digital adalah menyatukan berbagai aspek kesehatan digital dalam satu sistem data kesehatan yang terpadu. Sistem ini lebih terintegrasi dan lebih ramah pengguna, menyediakan informasi yang detail agar lebih bermanfaat. “Ini membantu masyarakat menggunakan dan memahami data untuk diri mereka sendiri. Satu hal yang pasti, Pemerintah Australia berkomitmen untuk mendukung Indonesia dalam memperkuat sistem kesehatan digitalnya,” cetusnya.
Untuk diketahui, inisiatif SISHIS bertujuan untuk meningkatkan Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons (SKDR) dengan mengintegrasikan berbagai sistem informasi kesehatan ke dalam satu platform yang terintegrasi dan interoperabel. Integrasi ini penting untuk deteksi dan respons penyakit tepat waktu dan akurat, yang merupakan komponen kunci dari strategi kesiapsiagaan pandemi Indonesia.
Selama tahun 2022-2023, proyek pilot SISHIS dilaksanakan di Kabupaten Badung dan Buleleng, melibatkan fasilitas kesehatan publik dan swasta di tingkat primer, sekunder, dan tersier. Inisiatif ini berfokus pada peningkatan kualitas data dan kapasitas manajer program pengawasan, menangani tantangan seperti keterlambatan pelaporan dan kurangnya pelaporan insiden.
SISHIS melengkapi SKDR dengan membangun gudang data yang mampu mendeteksi potensi wabah dengan cepat. Dengan menyederhanakan pencatatan 24 penyakit, SISHIS meningkatkan akurasi data tanpa menambah beban kerja fasilitas kesehatan. Dua lokakarya diadakan untuk membangun kapasitas staf pengawasan, lebih memperkuat sistem kesehatan lokal.[rls]