Melalui HLM TPKAD, Semua Pihak Diharapkan Ikut Bertanggung Jawab Menjaga Kestabilan Kondisi Keuangan Bali
DENPASAR, MEDIAPELANGI.com – Sinergi antara Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) bersama semua stake holder seperti Kementerian/Lembaga, Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK), Industri Jasa Keuangan Non Bank (IKNB), akademisi, dan sektor lainnya sangat diperlukan guna menjaga keberlangsungan kondisi keuangan dan perekonomian yang stabil.
Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali Dewa Made Indra yang mewakili Pj. Gubernur Bali S. M. Mahendra Jaya saat memberikan sambutan pada acara High Level Meeting (HLM) TPKAD Provinsi Bali, bertempat di Gedung Wiswa Sabha Utama (WSU), Kantor Gubernur Bali, Denpasar pada Selasa (9/7).
Dalam sambutan Pj. Gubernur Bali yang dibacakannya, ia pun menyampaikan keyakinannya bahwa TPAKD Provinsi dan TPKAD Kabupaten/Kota terus berupaya meningkatkan literasi dan inklusi keuangan melalui berbagai program yang telah dibuat. “Saya harapkan ke depannya komitmen dan upaya Bapak/Ibu anggota TPKAD di Bali terus ditingkatkan, mengingat tantangan ke depan semakin berat,” ujarnya pada acara yang turut juga dihadiri oleh Ketua OJK Provinsi Bali Kristrianti Puji Rahayu, Pj. Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana, Pj. Bupati Gianyar I Dewa Tagel Wirasa, beserta perwakilan Bupati/Walikota se-Bali.
Sehingga, ia pun berharap upaya penekanan inflasi dan literasi keuangan bisa dilakukan secara “Ngrombo” antar Provinsi dan Kabupaten/Kota. “Saya meyakini sinergi, kolaborasi dan inovasi merupakan kunci sukses dalam melaksanakan program-program TPKAD,” imbuhnya.
Ia pun sempat menyinggung kondisi ekonomi Bali yang saat ini sudah pulih, pasca pandemi Covid-19 yang sempat mengguncang Bali dari tahun 2020 hingga pertengahan 2022. Hal itu ditambahkannya bisa dilihat dari pertumbuhan ekonomi Bali yang saat ini sudah melebihi pertumbuhan ekonomi nasional, dimana pertumbuhan ekonomi Bali saat ini sebesar 5,98% yoy pada Triwulan I 2024, sementara nasional sebesar 5,11%.
Data sektor perbankan Provinsi Bali posisi April 2024 menunjukkan penyaluran kredit maupun menghimpun Dana Pihak Ketiga (DPK) mengalami pertumbuhan yang semakin baik dari periode sebelumnya. Penyaluran kredit mencapai Rp. 106,34 triliun atau tumbuh 6,65% yoy lebih tinggi dibandingkan posisi yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 3,27% yoy. “Hal ini menunjukkan pulihnya perekonomian Bali setelah mengalami kontraksi akibat Covid-19,” gugahnya.
Ia pun berharap HLM kali ini juga bisa menyusun strategi yang lebih konkret dan tepat sasaran dalam mewujudkan tingkat inklusi dan literasi Bali yang lebih baik dan merata pada setiap lapisan masyarakat.
Sementara Ketua OJK Provinsi Bali Kristrianti Puji Rahayu mengatakan selama 2024 hingga Mei, OJK Provinsi Bali telah melaksanakan 52 kegiatan edukasi keuangan di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali yang telah menjangkau lebih dari 5.593 orang, dan juga edukasi melalui media sosial yang menjangkau sekitar 134.500 orang.
Kegiatan edukasi keuangan dilakukan baik oleh OJK sendiri maupun bekerja sama dengan pemangku kepentingan terkait melalui program intensifikasi pemanfaatan SiMolek, program 1-3 Km Care, edukasi kepada pelajar, mahasiswa, dan komunitas disabilitas.
Ia pun menambahkan, OJK telah menetapkan sasaran prioritas literasi dan inklusi keuangan tahun 2024. Sasaran prioritas literasi antara lain masyarakat di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T), petani/nelayan, pelajar/santri, dan penyandang disabilitas.
Sasaran prioritas inklusi keuangan antara lain pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), perempuan, masyarakat wilayah pedesaan, pelajar dan penyandang disabilitas.
“Terkait sasaran prioritas tersebut, OJK Provinsi Bali terus melakukan bauran strategi yang dilaksanakan antara lain melalui edukasi keuangan secara tatap muka, edukasi keuangan secara daring, aliansi strategis, dan juga melalui edukasi keuangan secara tematik,” ujarnya.
Ditambahkannya, pihaknya juga menggandeng kampus untuk tingkatkan literasi keuangan masyarakat desa. Aliansi strategis yang telah terjalin diantaranya dengan Universitas Udayana dalam pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Literasi dan Inklusi Keuangan (KKN LIK) 2024. “Selain dengan Universitas Udayana, OJK Bali juga bekerja sama dengan Universitas Pendidikan Ganesha untuk menyukseskan program KKN LIK,” ucapnya.[*rls]
