DPRD Nilai Mal Pelayanan Publik Tabanan Belum Optimal, Perlu Integrasi dan Peningkatan SDM

TABANAN, MEDIAPELANGI.com – Keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Tabanan yang baru beroperasi selama satu bulan mendapat perhatian dari DPRD Kabupaten Tabanan. Ketua Komisi I DPRD Tabanan, I Gusti Nyoman Omardani, menyampaikan bahwa layanan di MPP tersebut belum optimal. Beberapa perizinan belum terintegrasi dengan baik, dan pemanfaatan oleh masyarakat masih minim.

“Sudah bagus, tetapi masih belum optimal, terutama terkait dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia,” ujar Omardani saat mengunjungi Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Tabanan, Selasa (10/12).

Menurutnya, sebagai program yang baru berjalan di tahun pertama, MPP memang masih memerlukan berbagai peningkatan, baik dari sisi sarana maupun prasarana. Namun, dengan lokasinya yang strategis, pengoptimalan MPP menjadi sangat penting. “Ke depannya, kami berharap masyarakat dapat menyelesaikan segala urusan hanya dengan satu pintu di MPP. Ini menjadi evaluasi agar ke depannya pelayanan semakin baik dan menyeluruh,” tambahnya.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan ini juga menyoroti pentingnya integrasi pelayanan di MPP. Layanan yang mudah diakses, cepat, aman, dan nyaman menjadi harapan besar bagi masyarakat. Untuk itu, sosialisasi secara masif diperlukan agar masyarakat lebih mengetahui keberadaan dan manfaat MPP.

Selain itu, Omardani menyoroti beberapa kekurangan seperti area parkir yang belum memadai. Ia menyebutkan bahwa perbaikan sarana parkir direncanakan akan dilakukan pada tahun 2025 untuk menunjang kebutuhan pelayanan. Ia juga menyoroti beberapa tempat pelayanan yang masih kosong akibat kurangnya sumber daya manusia. “Setiap penyelenggara layanan wajib memiliki petugas yang siap melayani, baik ada atau tidaknya warga yang datang,” tegasnya.

Dalam kunjungannya, Omardani juga menemukan bahwa sebagian pelayanan di MPP hanya sebatas memberikan informasi. Ia menegaskan, layanan yang diberikan seharusnya tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga mampu menyelesaikan kebutuhan masyarakat.

“Kami mengharapkan sistem yang terintegrasi, baik yang dibuat oleh Mal Pelayanan Publik itu sendiri maupun instansi terkait, sehingga masyarakat bisa mendapatkan pelayanan secara menyeluruh. Selain itu, perlu adanya pengaduan layanan, baik secara online maupun offline, agar masyarakat dapat menyampaikan keluhan atau saran dengan mudah,” jelasnya.

DPRD berharap evaluasi ini dapat menjadi masukan untuk meningkatkan kualitas layanan di MPP Kabupaten Tabanan. Dengan demikian, keberadaan MPP dapat lebih bermanfaat bagi masyarakat dan mendukung kemudahan dalam pengurusan administrasi serta perizinan.[ka]