Komisi III DPRD Tabanan Dorong Optimalisasi PAD Melalui Pengelolaan Aset

TABANAN, MEDIAPELANGI.com – Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tabanan, A.A. Dharma Putra, mendorong pemerintah daerah untuk memaksimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengelolaan aset yang lebih optimal. Langkah ini dianggap penting untuk meningkatkan pendapatan, terutama di tengah capaian sektor pajak yang sudah melampaui target.

“Ini yang membanggakan,” ujar Dharma Putra, Jumat (3/1), merujuk pada keberhasilan sektor pajak yang telah melampaui target. Meski demikian, ia mencatat bahwa sektor retribusi baru mencapai 81 persen dari target, dan diharapkan terus meningkat pada tahun 2025.

Menurut Dharma Putra, adanya pajak opsen memberikan peluang besar untuk meningkatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ia optimistis pemerintah dapat melampaui target jika pajak opsen sudah diterima sepenuhnya.
Terkait pengelolaan aset, Dharma Putra, yang akrab disapa Gung Baron, menyoroti perlunya pengelolaan yang lebih jelas. Ia menyebut beberapa aset pemerintah daerah saat ini belum dikelola secara optimal, termasuk aset yang ada di Bedugul.

“Syukur, terkait aset di Bedugul sudah ada kejelasan dan telah diserahkan ke pemerintah kabupaten. Ke depan, aset ini berpeluang untuk dikelola langsung oleh pemerintah daerah atau dikerjasamakan, tergantung dari perencanaan yang dibuat oleh Bappeda,” jelas politisi PDI Perjuangan tersebut.

Ia juga menyoroti potensi aset di sektor perkebunan, khususnya di Kecamatan Pupuan, yang saat ini dikelola oleh masyarakat dengan retribusi hanya sekitar Rp 300 ribu per hektare. Dharma Putra menekankan pentingnya komunikasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait pengelolaan aset ini, terutama untuk memastikan pengelolaan sesuai aturan pemerintah.

“Perlu ada perjanjian (MoU) yang jelas untuk ke depan, termasuk sosialisasi kepada masyarakat yang saat ini mengelola aset. Ini karena sektor ini sangat potensial untuk menjadi pundi-pundi PAD,” tambahnya.

Dharma Putra berharap pemerintah dapat segera menyusun rencana pengelolaan aset yang terstruktur, sehingga aset-aset yang ada bisa memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD. Ia menilai pengelolaan aset yang optimal tidak hanya akan meningkatkan pendapatan daerah, tetapi juga menciptakan peluang kerja dan mendukung pembangunan daerah secara keseluruhan.[ka]