Dewan Tabanan Soroti Optimalisasi PAD, Unit Penghasil Dinilai Belum Maksimal

TABANAN, MEDIAPELANGI.com – Optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) masih menjadi perhatian serius Komisi III DPRD Kabupaten Tabanan, Selasa (4/2/2025).

Komisi III DPRD Tabanan kembali menggelar rapat kerja dengan Perangkat Daerah Penghasil guna membahas strategi peningkatan pendapatan daerah serta pengelolaan aset daerah.

Ketua Komisi III DPRD Tabanan, Anak Agung Nyoman Dharma Putra, menjelaskan bahwa rapat ini merupakan langkah konkret dalam menghadapi kebijakan pemerintah pusat yang dapat mempengaruhi struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Salah satu kebijakan yang menjadi sorotan adalah Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam APBN dan APBD.

“Kami mendorong pemerintah daerah untuk memaksimalkan unit-unit penghasil dalam meningkatkan pendapatan riil, seperti opsen pajak dan retribusi lainnya,” ujar Dharma Putra seusai rapat.

Dalam pembahasan, salah satu unit penghasil yang mendapat perhatian adalah Rumah Potong Hewan (RPH). Meski telah dilakukan perbaikan, Komisi III menyoroti maraknya RPH mandiri yang beroperasi di luar kendali pemerintah daerah.

“Oleh karena itu, kami mengusulkan adanya kajian lebih lanjut terkait pengelolaan RPH agar dapat memberikan kontribusi maksimal terhadap pendapatan daerah,” tambahnya.

Selain itu, Komisi III juga menekankan pentingnya progres nyata dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dalam menindaklanjuti pembahasan sebelumnya mengenai optimalisasi pendapatan daerah. Namun, hingga saat ini, belum ada perkembangan yang jelas.

“Kami akan mengadakan rapat lanjutan untuk memastikan ada progres yang konkret,” tegas Dharma Putra.

Ketidakhadiran beberapa OPD penghasil dalam rapat ini juga menjadi sorotan. Menurut Dharma Putra, seluruh OPD terkait harus hadir dan terlibat aktif dalam rapat kerja bersama Komisi III karena perannya yang vital dalam menyusun kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat.

“Kami sudah wanti-wanti, kalau ada rapat Komisi III, jangan sampai ada agenda lain. Ini menyangkut kepentingan banyak orang,” pungkasnya.[ka]