DPRD Tabanan Sepakat Perjuangkan Nasib Tenaga Honorer yang Belum Lulus PPPK

TABANAN, MEDIAPELANGI.com – Ketua DPRD Tabanan, I Nyoman Arnawa, menegaskan bahwa pihaknya bersama pimpinan daerah berkomitmen untuk memperjuangkan tenaga honorer yang belum lulus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Komisi I DPRD Tabanan diberi tugas berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia guna memastikan honorer daerah yang belum lulus dapat diperjuangkan menjadi tenaga PPPK Paruh Waktu.

“Kami berharap tahun 2026, tenaga honorer sudah terdata Badan Kepegawaian Negara dan telah mengabdi minimal dua tahun dapat diangkat menjadi P3K penuh waktu,” ujar Arnawa.

Hal tersebut disampaikan dalam acara Komunikasi Penuh Inspirasi (Kopi) Pewarta yang diselenggarakan oleh Persatuan Wartawan Tabanan (Pewarta) dengan tema “Dilema Honorer Menanti Kepastian di Tengah Reformasi Birokrasi.” Acara ini berlangsung di Gedung DPRD Tabanan pada Jumat (14/2/2025).

Ketua Komisi I DPRD Tabanan, I Gusti Nyoman Omardani, juga menegaskan komitmennya dalam mengawal nasib honorer. Dalam waktu dekat bersama BKPSDM Kabupaten Tabanan akan melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) di Jakarta terkait kebijakan PPPK Paruh Waktu.

“Dengan adanya koordinasi ini, kita bisa mendapatkan kejelasan mengenai tenaga PPPK Paruh Waktu dan menentukan langkah selanjutnya,” kata Omardani.

Sementara itu, Kepala BKPSDM Kabupaten Tabanan, I Made Kristiadi Putra, menyampaikan bahwa dukungan dari DPRD dan Komisi I sangat membantu dalam pengelolaan tenaga ASN dan non-ASN di Pemkab Tabanan. Ia menekankan bahwa sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, tenaga honor daerah tidak mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), dan adanya pembengkakan anggaran, serta ada pengurangan gaji bagi tenaga honor yang telah mengabdi.

“Surat Menpan RB tertanggal 16 Januari 2025 melarang pengangkatan tenaga honor, dan Sekda Tabanan telah mengeluarkan Surat Edaran ke seluruh SKPD agar tidak lagi menerima honorer baru,” jelas Kristiadi.[ka]