
TABANAN, MEDIAPELANGI.com – Ketua Komisi I DPRD Tabanan, I Gusti Nyoman Omardani, menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak boleh mengganggu kegiatan-kegiatan penting DPRD seperti pengawasan peraturan daerah, reses, dan kunjungan kerja (kunker) serta kegiatan pelayanan dasar masyarakat menjadi skala prioritas.
Hal ini disampaikannya dalam rapat koordinasi yang membahas implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 di Gedung DPRD Tabanan, Jumat (14/2).
“Kita berbicara dengan masyarakat, menyangkut masalah pengawasan peraturan daerah itu jangan sampai berkurang. Kemudian, tentu saja reses karena menjadi bahan-bahan kita menyusun APBD,” ujar Omardani.
Ia mengungkapkan pemotongan anggaran mencapai Rp65 miliar, dengan rincian Rp20 miliar dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Rp45 miliar dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Jika itu tidak bersumber dari DAK, bisa pemotongan anggaran perjalanan dinas dan honorarium, sehingga kegiatan prioritas tetap bisa berjalan,” jelasnya.
Omardani juga menekankan bahwa pelayanan dasar, terutama di sektor kesehatan dan pendidikan yang bersumber dari DAK, tetap menjadi prioritas utama. “Pelayanan dasar untuk masyarakat wajib menjadi skala prioritas,” tegasnya.
Lebih lanjut, Omardani menjelaskan bahwa pemotongan ini tidak akan berdampak pada program Bupati, karena dengan pelayanan dasar masyarakat tetap berjalan. “Hanya kegiatan perjalanan dinas masing-masing OPD yang akan mengalami penyesuaian efisiensi anggaran,” pungkasnya.[ka]