Nasib Honorer di Ujung Tanduk! Kopi Pewarta Bongkar Dilema di Tengah Reformasi Birokrasi

TABANAN, MEDIAPELANGI.com – Persatuan Wartawan Tabanan (Pewarta) kembali menggelar Komunikasi Penuh Inspirasi (Kopi) Pewarta dengan tema “Dilema Honorer Menanti Kepastian di Tengah Reformasi Birokrasi.” Acara yang berlangsung di Gedung DPRD Tabanan pada Jumat (14/2/2025)

Juliadi Ketua Panitia Kopi Pewarta, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan agenda rutin setiap tiga bulan sekali. “Tema kali ini membahas nasib tenaga honorer di Pemkab Tabanan pasca penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Bagaimana dengan mereka yang tidak lulus PPPK dengan ketidakpastian di tengah Reformasi Birokras,”ujarnya.

Ketua DPRD Tabanan, I Nyoman Arnawa, menegaskan komitmen pihaknya bersama pimpinan daerah untuk memperjuangkan tenaga honorer yang belum lulus PPPK. Komisi I DPRD bertugas berkoordinasi dengan BKPSDM guna memastikan tenaga honorer tetap mendapatkan kesempatan menjadi PPPK Paruh Waktu. “Kami berharap tahun 2026, non-ASN yang sudah terdata di BKN dan telah mengabdi minimal dua tahun dapat diangkat menjadi PPPK penuh waktu,” katanya.

Ketua Komisi I DPRD Tabanan, I Gusti Nyoman Omardani, menegaskan komitmennya dalam mengawal nasib tenaga honorer. Dalam waktu dekat, pihaknya bersama BKPSDM akan berkonsultasi dengan Kementerian PAN dan RB di Jakarta terkait kebijakan PPPK Paruh Waktu. “Koordinasi ini penting agar kita mendapatkan kejelasan mengenai tenaga PPPK Paruh Waktu dan menentukan langkah selanjutnya,” ujarnya.

Kepala BKPSDM Kabupaten Tabanan, I Made Kristiadi Putra, menyatakan bahwa dukungan dari DPRD dan Komisi I sangat membantu dalam pengelolaan tenaga ASN dan non-ASN di Pemkab Tabanan. Sesuai amanat UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN, tenaga honorer tidak akan ada PHK dan pembengkakan anggaran, serta pengurangan gaji. “Surat Menpan RB tertanggal 16 Januari 2025 melarang pengangkatan tenaga honorer, dan Sekda telah mengeluarkan Surat Edaran ke seluruh SKPD agar tidak lagi menerima tenaga honorer baru,” paparnya.

Ombudsman RI Perwakilan Bali, Ni Nyoman Sri Widhiyanti, menyoroti pentingnya pengawasan dalam seleksi dan rekrutmen PPPK. Ia menekankan bahwa jumlah tenaga honorer di Bali, termasuk di Kabupaten Tabanan, masih cukup tinggi dan memerlukan solusi berkelanjutan. “Ke depan, perlu perjuangkan formasi khusus bagi tenaga honor yang bekerja di pelayanan publik terdepan. Ini juga harus menjadi fokus dalam konsultasi ke Kementerian PAN dan RB untuk tegana non ASN karena ketidakpastian di tengah reformasi birokrasi,” sarannya.

Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan, I Wayan Kotio, menyatakan kebijakan mempertahankan tenaga honorer merupakan keputusan pimpinan daerah yang telah mendapat persetujuan DPRD. “Kami hanya mengusulkan anggaran kepada Tim Anggaran untuk persetujuan lebih lanjut,” jelasnya.

Melalui diskusi ini, mendapatkan solusi terbaik dapat bagi tenaga non-ASN yang masih menanti kepastian status mereka di tengah reformasi birokrasi.[ka]