
TABANAN, MEDIAPELANGI.com – Pemerintah pusat melakukan pemangkasan anggaran di beberapa sektor sebagai langkah efisiensi. Kebijakan ini berdampak pada pembangunan di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Tabanan.
Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Tabanan, I Wayan Kotio, mengungkapkan bahwa pemangkasan ini terjadi usai rapat koordinasi membahas implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 di Gedung DPRD Tabanan, Jumat (14/2).
“Yang dipangkas itu infrastruktur, irigasi, pertanian, Di antaranya, perjalanan dinas, studi banding atau kegiatan-kegiatan yang bersifat seremonial yang jelas itu DAU dan DAK,” ujar Kotio.
Total pemangkasan anggaran di Tabanan mencapai Rp65 miliar. Rinciannya, Rp20 miliar dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Rp45 miliar dari Dana Alokasi Khusus (DAK).
Meskipun demikian, Kotio memastikan bahwa DAU di Tabanan sudah aman. Sementara itu, untuk DAK akan dilakukan penundaan terhadap kegiatan yang tidak menjadi skala prioritas.
“Yang menjadi skala prioritas wajib tetap dilaksanakan. Jika itu tidak bersumber dari DAK, bisa dari efisiensi anggaran perjalanan dinas dan honorarium, sehingga kegiatan prioritas tetap bisa berjalan,” jelasnya.
Selain berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025, pemangkasan ini juga mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025. “Dua aturan itu yang menjadi pedomannya,” tambah Kotio.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa penerapan efisiensi ini akan dipantau langsung oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Saat ini, APBD di seluruh Indonesia sudah terintegrasi secara online dengan sistem di Kemendagri. “APBD sudah terinput pada sistem Kemendagri. Item-item yang diefisiensi akan menjadi objek pemeriksaan. Dan ini berlaku di seluruh Indonesia,” ujarnya.
Meski anggaran dari Pemerintah Pusat mengalami pemangkasan, pihaknya berharap agar dana yang terkena dampak efisiensi bisa kembali ke daerah dalam bentuk kebijakan atau bantuan lainnya. “Kebijakan ini masih terus bergulir, masih dinamis,” imbuhnya.[ka]