Sidang Perdana Kasus Korupsi Dana UEP Kecamatan Kerambitan

DENPASAR, MEDIAPELANGI.com – Sidang perdana perkara kasus penyimpangan pengelolaan Dana Usaha Ekonomi Produktif (UEP) yang terjadi di Kecamatan Kerambitan pada tahun 2016, 2019, dan 2020 mulai disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Denpasar, Rabu (19/2).

Sidang ini mengagendakan pembacaan surat dakwaan terhadap empat terdakwa yang terlibat dalam kasus tersebut. Mereka adalah I Wayan Sukarma (Ketua UEP), I Nyoman Edi Arta Sanjaya (Kepala LPD Desa Adat Mandung periode 2009-2023 dan Bendahara UEP), I Nyoman Duantara (Kepala LPD Adat Meliling), dan I Made Widiarta (Ketua BKK Kecamatan Kerambitan periode 2016-2022).

Jaksa Penuntut Umum (JPU) membacakan surat dakwaan yang menyatakan para terdakwa melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Selain itu, mereka juga didakwa melanggar Pasal 3 Jo.

Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, serta Pasal 9 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Setelah pembacaan dakwaan, para terdakwa tidak mengajukan eksepsi, sehingga persidangan akan dilanjutkan pada Rabu, 26 Februari 2025, dengan agenda pemeriksaan saksi dari pihak Penuntut Umum.

Dalam sidang ini, terdakwa I Made Widiarta mengajukan permohonan pengalihan jenis penahanan dari penahanan rutan menjadi penahanan rumah dengan alasan kondisi kesehatan. Permohonan tersebut masih akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebelum keputusan lebih lanjut diambil.

Sidang selanjutnya diprediksi akan mengungkap lebih banyak fakta terkait dugaan penyimpangan dana yang merugikan keuangan negara dan masyarakat di Kecamatan Kerambitan.

Sebelumnya di beritakan, korupsi terkait penyimpangan pengelolaan Dana Usaha Ekonomi Produktif (UEP) di Kecamatan Kerambitan. Kasus yang terjadi pada tahun 2016, 2019, dan 2020 ini melibatkan empat tersangka yang diduga bertanggung jawab atas kerugian negara sebesar Rp 1,030 miliar lebih.

Kasus ini terungkap saat tersangka WS dan NE bersama-sama mengatur pengajuan proposal dana UEP dengan melanggar aturan pengelolaan yang berlaku.

Pengajuan dilakukan tanpa verifikasi oleh Pembina LPD Kabupaten Tabanan untuk memastikan status kesehatan LPD, serta tanpa dokumen administrasi yang lengkap. Daftar penerima dana UEP pun mengandung nama-nama kelompok masyarakat fiktif.

Dana yang cair tidak disalurkan kepada penerima terdaftar, melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi para tersangka.

Dana UEP juga disalurkan kepada individu tertentu, termasuk tersangka MW, tanpa melalui LPD di wilayah Kecamatan Kerambitan. Selain itu, penggunaan dana tidak sesuai tujuan, di mana dana digunakan untuk membayar tabungan, bunga deposito, dan operasional LPD, bukan untuk kelompok penerima yang tercantum.

Hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bali kerugian negara mencapai Rp 1,030 miliar. Namun, penyidik berhasil menyelamatkan sebagian kerugian negara melalui penyitaan aset para tersangka,WS: Rp 416 juta.NE: Rp 149 juta.ND: Rp 340 juta. MW: Rp 300 juta..[ka]