Abolisi dan Amnesti Jadi Sorotan Akademisi di FGD Universitas Ngurah Rai

Jumat, 1 Agustus 2025 | 18:00 WITA

Abolisi dan Amnesti Jadi Sorotan Akademisi di FGD Universitas Ngurah Rai — Foto bersama peserta dan narasumber dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema “From Rural to Global: Digitalisasi dalam Tata Kelola Pemerintahan, Peningkatan Kualitas SDM, dan Tantangan Masyarakat di Pedesaan” yang digelar di Ruang Rapat Pascasarjana Universitas Ngurah Rai, Jumat (1/8/2025).

DENPASAR, MEDIAPELANGI.com – Fokus Group Discussion (FGD) bertajuk “From Rural to Global: Digitalisasi dalam Tata Kelola Pemerintahan, Peningkatan Kualitas SDM, dan Tantangan Masyarakat di Pedesaan” di Pascasarjana Universitas Ngurah Rai, Bali, berlangsung dinamis dan penuh sorotan.

Diskusi ini menjadi lebih gemuruh menyusul keputusan Presiden Prabowo Subianto yang memberikan abolisi kepada mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong, serta amnesti kepada Hasto Kristiyanto, Sekjen PDIP, dan sekitar 1.116 narapidana, yang telah mendapat persetujuan DPR RI.

Keputusan ini memicu reaksi dari kalangan akademisi, aktivis, dan komunitas digital yang hadir dalam forum, karena dianggap menyentuh titik temu antara pragmatisme politik, hak prerogatif presiden, dan keadilan sosial dalam sistem hukum nasional.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, sebelumnya menyatakan bahwa keputusan abolisi dan amnesti tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat persatuan nasional menjelang HUT ke-80 Republik Indonesia.

Revitriyoso Husodo, Ketua Gerak Nusantara Sejahtera, menyampaikan bahwa abolisi dan amnesti bukan hanya persoalan hukum administratif, tapi juga representasi sikap politik negara.

“Abolisi dan amnesti bukan sekadar keputusan hukum, melainkan cerminan politik keberpihakan yang harus dijelaskan secara transparan kepada publik akademis dan masyarakat luas. Kami patut mengapresiasi keberpihakan Presiden Prabowo dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad kepada keadilan,” ujarnya tegas.

Sementara itu, Muhajir Sulthonul Aziz, Ketua Relawan TIK Jawa Timur, menilai keputusan tersebut harus dijadikan momentum untuk menata kembali kerangka hukum nasional, khususnya dalam konteks digitalisasi dan transparansi.

“Kita perlu memperkuat kerangka hukum dan transparansi digital untuk memastikan tak ada intervensi politik yang melemahkan kualitas penegakan hukum nasional,” katanya.

Hal senada disampaikan Willibrordus Surya, Direktur Headwaytest.com, yang menegaskan pentingnya membangun kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang setara standar global.

“Keputusan politik seperti abolisi dan amnesti memang berdampak besar pada kepercayaan publik. Namun, yang tidak kalah penting adalah memastikan generasi muda kita memiliki kompetensi yang global. Melalui Headwaytest.com, kami hadirkan tes bahasa multibahasa setara TOEFL dan IELTS, dengan teknologi mutakhir, biaya terjangkau, dan fleksibilitas akses. Ini kontribusi konkret agar pembangunan SDM tidak terjebak dalam tarik-menarik politik jangka pendek,” jelasnya.

Forum ini dinilai berhasil memantik diskursus serius tentang pentingnya membangun regulasi hukum yang adaptif dan kompetensi SDM yang berdaya saing. Kolaborasi antara Universitas Ngurah Rai dan Headwaytest.com disebut sebagai bentuk komitmen untuk menghadirkan solusi nyata di tengah dinamika politik nasional.

Akademisi menyimpulkan bahwa keputusan presiden menjadi katalis penting untuk menyeimbangkan antara keberpihakan politik dan integritas sistem hukum, sekaligus menegaskan bahwa pendidikan dan penguatan SDM adalah kunci utama kemajuan bangsa di era digital.[*]