DENPASAR, MEDIAPELANGI.com – Dalam rangkaian peringatan HUT ke-67 Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali, inovasi pembayaran digital QRIS Tap resmi diluncurkan pada layanan Trans Metro Dewata dan Trans Sarbagita. Acara berlangsung di Lapangan Puputan Niti Mandala Renon, Denpasar, Kamis (14/8/2025), sebagai hasil kolaborasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Bali dengan Pemprov Bali.
Program ini menjadi implementasi Surat Edaran Gubernur Nomor 10 Tahun 2025 tentang optimalisasi transaksi non-tunai di Bali.
Gubernur Bali Wayan Koster memimpin langsung peluncuran bersama Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya, Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali R. Erwin Soeriadimadja, Pimpinan Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI, jajaran Forkopimda Bali, Kepala Dinas Perhubungan Bali, Direktur Utama BPD Bali, Direktur Operasional Nusantara Global Inovasi, dan Direktur Utama PT Satria Trans Jaya.
Dalam acara tersebut, Gubernur Koster mencoba langsung pembayaran QRIS Tap di Bus Trans Metro Dewata menggunakan Balipay, uang elektronik server-based milik BPD Bali. Menurutnya, ini merupakan langkah nyata mewujudkan Bali sebagai Pulau Digital dan mendorong masyarakat menggunakan transportasi umum dengan metode pembayaran non-tunai.
“QRIS Tap adalah solusi praktis, cepat, dan aman untuk membayar layanan transportasi. Ini bagian dari transformasi digital Bali,” ujar Koster.
QRIS Tap merupakan inovasi Quick Response Code Indonesian Standard dari Bank Indonesia, yang memungkinkan transaksi cukup dengan menempelkan gawai atau kartu ke mesin pembaca, tanpa perlu scan manual. Teknologi ini diharapkan meningkatkan efisiensi layanan, termasuk untuk transportasi umum.
Sebagai bagian dari peluncuran, Pemprov Bali dan BI mengumumkan promo “Wisata Praktis Naik Bis Pakai QRIS Tap” dengan tarif hanya Rp1.000 untuk periode 14–31 Agustus 2025.
Sebelum acara peluncuran, Gubernur Koster juga memimpin Upacara Bendera HUT ke-67 Provinsi Bali. Dalam sambutannya, ia menyampaikan rasa syukur atas capaian pembangunan selama periode pertama kepemimpinannya (2018–2023), termasuk 44 Tonggak Peradaban Penanda Bali Era Baru.
Salah satu pencapaian strategis yang disebut adalah terbitnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali, yang mengakui Desa Adat, Subak, Sad Kerthi, serta kearifan lokal Bali. Ia juga menegaskan pentingnya pelaksanaan Haluan Pembangunan Bali Masa Depan 100 Tahun Bali Era Baru 2025–2125, yang kini memasuki tahap pertama (2025–2030).
“Keberhasilan lima tahun pertama akan menjadi fondasi bagi keberlangsungan peradaban Bali untuk generasi mendatang. Mari bersatu, solid, dan bergotong royong membangun masa depan Bali,” tegas Koster.
Dengan hadirnya QRIS Tap di transportasi umum, Pemprov Bali berharap akses transportasi menjadi lebih modern, efisien, dan mendukung gerakan masyarakat cashless, sejalan dengan misi Bali sebagai pulau berwawasan digital.[*]
Dapatkan Update Terbaru!
Ikuti kami agar tidak ketinggalan info terbaru. GRATIS!!!
WhatsApp Channel
Google News
