TABANAN, MEDIAPELANGI.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Tabanan menggelar Fasilitasi Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan di Homm Saranam, Baturiti, Tabanan, pada 22–23 Agustus 2025. Kegiatan ini bertujuan memastikan demokrasi berjalan sesuai koridor hukum dan etika, tanpa memberi celah bagi praktik curang yang dapat mencederai proses pemilu.
Kegiatan dihadiri berbagai pihak terkait, antara lain unsur Forkopimda, Ketua PWI Tabanan, Ketua Pewarta, akademisi, organisasi masyarakat, serta Sekretariat Bawaslu Tabanan. Kehadiran para pemangku kepentingan ini menunjukkan komitmen bersama dalam menjaga tegaknya prinsip luber (langsung, umum, bebas, rahasia) dan jurdil (jujur, adil) dalam setiap tahapan pemilu.
Dalam sambutannya, Ketua Bawaslu Kabupaten Tabanan, I Ketut Narta, menegaskan pentingnya mengawal demokrasi dari segala bentuk ancaman yang berpotensi menodai kemurniannya.
“Demokrasi tidak boleh hanya menjadi slogan. Kita harus memastikan setiap proses pemilu berjalan transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik kecurangan. Suara rakyat adalah amanah yang tidak boleh dikhianati,” ujarnya.
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Anggota Bawaslu Provinsi Bali, I Wayan Wirka, S.H., M.H., yang mengingatkan bahwa demokrasi merupakan hasil perjuangan panjang yang harus dijaga bersama.
“Demokrasi bukan hadiah yang turun dari langit. Ini adalah hasil jerih payah para pejuang bangsa. Setiap lima tahun rakyat menitipkan suaranya, dan kita sebagai pengawas wajib memastikan suara itu tidak dicurangi,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, Dr. I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, S.T., S.H., menyampaikan refleksi atas penyelenggaraan Pemilu 2024. Ia mengapresiasi kondisi Bali yang relatif aman dari laporan pelanggaran kode etik, namun mengingatkan ancaman yang masih mengintai.
“Politik uang, masalah rekrutmen badan adhoc, hingga potensi kecurangan teknis dalam pemungutan suara adalah bahaya laten. Sekali saja kita lengah, integritas pemilu bisa runtuh. Tidak boleh ada toleransi terhadap pelanggaran sekecil apa pun,” tegasnya.
Anggota Komisi II DPR RI, Arif Wibowo, S.H., M.H., menambahkan bahwa pencegahan harus menjadi fokus utama Bawaslu.
“Pengawasan harus diperketat, koordinasi harus diperkuat. Jangan menunggu masalah datang, kita harus bergerak lebih cepat sebelum segalanya terlambat,” katanya.
Senada dengan itu, La Ode Khairul A.R., T.A. DPR RI, menekankan pentingnya edukasi berkelanjutan bagi pemilih dan pemangku kepentingan.
“Edukasi tidak berhenti setelah pemilu usai. Bawaslu harus menjadi tembok terakhir yang memastikan pemilu tetap adil. Kolaborasi semua pihak adalah harga mati,” tegasnya.
Selama dua hari penuh, peserta mendapatkan pembekalan, diskusi, dan strategi penguatan kelembagaan untuk menghadapi tantangan pengawasan pemilu mendatang. Kegiatan ini diakhiri dengan tekad bersama untuk terus menjaga demokrasi agar suara rakyat tetap menjadi yang tertinggi dan tak tergantikan.
“Ini bukan sekadar kegiatan formalitas. Ini adalah momentum untuk menguatkan komitmen kita semua. Tidak boleh ada ruang sedikit pun bagi kecurangan. Kita harus pastikan demokrasi tetap berada di jalurnya,” tutup Ketua Bawaslu Tabanan, I Ketut Narta.
Dengan adanya pembinaan ini, Bawaslu Tabanan berharap dapat semakin kokoh sebagai pengawas pemilu yang independen, berintegritas, dan profesional demi terciptanya pemilu yang bersih, transparan, dan berkeadilan di masa mendatang.[*]
Dapatkan Update Terbaru!
Ikuti kami agar tidak ketinggalan info terbaru. GRATIS!!!
WhatsApp Channel
Google News
