Stop Lahan Produktif untuk Komersial, Gubernur Koster Moratorium Izin Alih Fungsi Lahan di Bali

Senin, 15 September 2025 | 13:50 WITA

Stop Lahan Produktif untuk Komersial, Gubernur Koster Moratorium Izin Alih Fungsi Lahan di Bali — Gubernur Bali Wayan Koster bersama Menteri LHK Hanif Faisol Nurofiq memberikan keterangan pers usai rapat gabungan penanganan pascabanjir di Gedung Kerthasabha, Denpasar, Sabtu (14/9/2025). Hadir pula jajaran Forkopimda Bali, termasuk TNI, Polri, dan Basarnas.

DENPASAR, MEDIAPELANGI.com – Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan kebijakan moratorium alih fungsi lahan produktif untuk kepentingan komersial seperti hotel dan restoran, menyusul banjir besar yang menewaskan 17 orang di Pulau Dewata.

Keputusan itu disampaikan Koster seusai rapat gabungan bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Hanif Faisol Nurofiq, Bupati Badung, Walikota Denpasar, serta Forkopimda Provinsi Bali di Gedung Kerthasabha, Jayasabha, Denpasar, Sabtu (14/9).

“Mulai tahun ini sesuai dengan Haluan 100 Tahun Bali, mulai 2025 tidak boleh lagi ada alih fungsi lahan produktif untuk kepentingan komersial. Instruksi sudah saya berikan kepada Bupati dan Walikota. Setelah penanganan banjir selesai, kita akan kumpul kembali untuk memastikan tidak ada izin baru yang melanggar,” tegas Koster.

Menteri LHK Hanif Faisol menyoroti kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS) Ayung yang hanya menyisakan 1.500 hektare tutupan hutan dari total 49.500 hektare atau sekitar 3%, jauh dari standar minimal 30% secara ekologis. Menurutnya, kerusakan lingkungan menjadi faktor pemicu utama banjir di Bali.

Sejak 2015 hingga 2024, Bali kehilangan 459 hektare hutan akibat konversi lahan. “Bali ini tidak boleh sembarangan. Tata ruang harus dikaji ulang, karena posisinya rawan bencana hidrometeorologi,” ujarnya.

Hanif memastikan tim Kementerian LHK akan turun pada Senin (15/9) untuk mengevaluasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tata ruang Bali bersama pemerintah daerah.

Pemprov Bali juga menyiapkan langkah reforestasi, revegetasi, serta penanganan sampah bencana yang mencapai 210 ton di TPA Suwung. Presiden RI Prabowo turut memerintahkan percepatan pembangunan fasilitas waste-to-energy (WTE).

Meski dilanda banjir, Koster memastikan Bali tetap aman dan pariwisata berjalan normal. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara tetap stabil di kisaran 21.000–22.000 orang per hari. Pasar tradisional terdampak, seperti Pasar Badung dan Pasar Kumbasari, segera dibersihkan, dengan ganti rugi kerusakan kios ditanggung APBD provinsi dan kota Denpasar.

“Dengan dukungan pemerintah pusat dan daerah, penanganan pasca banjir akan tuntas minggu ini. Bali sudah aman, aktivitas masyarakat dan wisatawan kembali normal,” pungkas Koster.[*]