Gubernur Koster: Pelayanan Publik Bali Harus Kelas Dunia, Imigrasi Jadi Prioritas

Sabtu, 4 Juli 2026 | 11:50 WITA

Gubernur Bali Wayan Koster membuka Bazar Pelayanan Publik 2026 di Pantai Kuta — Gubernur Bali Wayan Koster membuka Bazar Pelayanan Publik 2026 di Shelter Kebencanaan Baruna, Pantai Kuta, Kabupaten Badung, Sabtu (4/7/2026). Dalam kesempatan tersebut, Gubernur menegaskan pentingnya pelayanan publik yang cepat, profesional, dan berkualitas, terutama di sektor keimigrasian, guna menjaga reputasi Bali sebagai destinasi pariwisata kelas dunia.

BADUNG, MEDIAPELANGI.com – Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan salah satu fondasi utama dalam menjaga daya saing Bali sebagai destinasi pariwisata kelas dunia. Menurutnya, pelayanan yang cepat, profesional, dan responsif, khususnya pada sektor strategis seperti keimigrasian, memiliki pengaruh langsung terhadap citra Pulau Dewata di mata wisatawan internasional.

Penegasan tersebut disampaikan saat membuka Bazar Pelayanan Publik 2026 yang digelar Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali di Shelter Kebencanaan Baruna, Pantai Kuta, Kabupaten Badung, Sabtu (4/7/2026). Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan aksi bersih-bersih pantai, pelepasan tukik, dan pelayanan terpadu lintas instansi yang melibatkan berbagai lembaga pemerintah.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Kejaksaan Tinggi Bali Setiawan Budi Cahyono, Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, Wakil Bupati Badung I Bagus Alit Sucipta, jajaran Forkopimda Provinsi Bali dan Kabupaten Badung, serta para kepala kejaksaan negeri se-Bali.

Dalam sambutannya, Gubernur Koster menekankan bahwa masyarakat kini memiliki ekspektasi yang semakin tinggi terhadap kualitas pelayanan pemerintah. Karena itu, seluruh instansi dituntut mampu memberikan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata.

Menurutnya, pemerintah harus mampu beradaptasi dengan perubahan zaman, termasuk memanfaatkan inovasi pelayanan agar masyarakat tidak lagi menghadapi birokrasi yang berbelit.

“Pelayanan adalah kebutuhan utama masyarakat. Kita harus responsif terhadap aspirasi yang semakin cepat, serta mampu mengimbangi dinamika di lapangan,” ujar Koster.

Ia menambahkan, pelayanan publik bukan hanya menjadi indikator keberhasilan birokrasi, tetapi juga menjadi cerminan kualitas pemerintahan di mata masyarakat.

Sebagai daerah tujuan wisata internasional, Bali memiliki tantangan yang berbeda dibandingkan provinsi lain. Hampir seluruh pelayanan publik di Bali, khususnya yang berkaitan dengan wisatawan mancanegara, mendapat sorotan luas dari masyarakat internasional.

Karena itu, Gubernur Koster secara khusus menyoroti sektor keimigrasian yang dinilai memiliki peran vital dalam menjaga kenyamanan wisatawan asing selama berada di Bali.

Menurutnya, meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang hampir mencapai 7 juta kunjungan sepanjang 2025 menjadikan beban pelayanan keimigrasian di Bali sebagai salah satu yang tertinggi di Indonesia.

“Kalau kita salah dalam memberikan pelayanan, maka akan sangat berdampak bagi pariwisata Bali,” tegasnya.

Ia mengingatkan bahwa pengalaman wisatawan sejak pertama kali memasuki wilayah Bali melalui pintu imigrasi akan memengaruhi kesan mereka terhadap kualitas pelayanan di Indonesia.

Gubernur Koster menegaskan bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik tidak dapat dibebankan hanya kepada kementerian atau lembaga tertentu.

Menurutnya, seluruh pemangku kepentingan di Bali, baik pemerintah daerah, instansi vertikal, aparat penegak hukum, hingga dunia usaha harus bersinergi membangun sistem pelayanan yang lebih efektif dan profesional.

Pelayanan publik yang baik diyakini mampu meningkatkan kenyamanan masyarakat sekaligus memperkuat kepercayaan wisatawan terhadap Bali sebagai destinasi wisata yang aman dan berkualitas.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Koster memberikan apresiasi kepada Kejaksaan Tinggi Bali yang menggagas penyelenggaraan Bazar Pelayanan Publik 2026.

Ia menilai kegiatan tersebut menjadi contoh kolaborasi lintas sektor dalam menghadirkan pelayanan pemerintah yang lebih dekat kepada masyarakat.

Namun demikian, Koster mengingatkan agar kegiatan seperti ini tidak berhenti sebagai agenda seremonial semata.

“Ini langkah yang tepat untuk mendorong peningkatan layanan publik. Namun jangan berhenti sampai di sini, harus ditindaklanjuti secara berkelanjutan,” katanya.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Bali Setiawan Budi Cahyono mengatakan bahwa penyelenggaraan Bazar Pelayanan Publik merupakan bagian dari komitmen pemerintah menghadirkan pelayanan yang transparan, mudah diakses, dan akuntabel.

Ia berharap masyarakat dapat memanfaatkan berbagai layanan yang tersedia sekaligus memberikan masukan demi peningkatan kualitas pelayanan pemerintah.

“Kami berharap masyarakat dapat memanfaatkan layanan ini dengan baik. Pelayanan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel serta diharapkan dapat berkelanjutan dan diperluas ke wilayah lain, tidak hanya di Kuta,” ujarnya.

Bazar Pelayanan Publik 2026 menghadirkan berbagai layanan dari instansi pemerintah daerah, aparat penegak hukum, lembaga vertikal, BUMN, perbankan, hingga fasilitas kesehatan.

Masyarakat dapat mengakses berbagai kebutuhan administrasi dalam satu lokasi, mulai dari pelayanan administrasi kependudukan, perpajakan, konsultasi hukum, pelayanan kesehatan, hingga layanan perbankan.

Selain menghadirkan pelayanan publik, kegiatan ini juga diisi aksi bersih-bersih Pantai Kuta dan pelepasan tukik sebagai simbol komitmen bersama menjaga kelestarian lingkungan pesisir Bali.

Melalui kegiatan tersebut, Pemerintah Provinsi Bali berharap budaya pelayanan yang cepat, profesional, transparan, dan ramah dapat terus diperkuat, sejalan dengan upaya menjaga Bali sebagai destinasi pariwisata dunia yang bersih, nyaman, dan berkelanjutan.[*]