DENPASAR, MEDIAPELANGI.com – Gubernur Bali Wayan Koster mengajak Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) untuk memperkuat kolaborasi dalam mempercepat terwujudnya kedaulatan pangan di Provinsi Bali. Ajakan tersebut disampaikan saat menghadiri pelantikan Made Muliawan Arya (De Gadjah) sebagai Ketua DPD HKTI Bali Periode 2026–2031 di Wantilan DPRD Provinsi Bali, Jumat (10/7).
Pelantikan Ketua DPD HKTI Bali beserta jajaran pengurus dilakukan langsung oleh Ketua Dewan Pengurus Nasional (DPN) HKTI yang juga menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia, Sudaryono.
Dalam sambutannya, Gubernur Wayan Koster menegaskan bahwa sektor pertanian merupakan salah satu fondasi utama pembangunan Bali. Karena itu, pemerintah provinsi terus memperkuat berbagai program untuk meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus menjaga ketahanan dan kedaulatan pangan daerah.
Koster menjelaskan, secara umum produksi pertanian Bali mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Bahkan beberapa komoditas strategis mengalami surplus sehingga menjadi modal penting dalam menjaga stabilitas pangan.
“Perhitungan kami, produksi kita mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Bali. Bahkan beberapa di antaranya surplus seperti beras, jagung, bawang merah, dan cabai,” ujar Koster.
Meski demikian, ia mengakui Bali masih menghadapi tantangan dalam pemenuhan kebutuhan bawang putih. Hingga kini, komoditas tersebut masih bergantung pada pasokan impor.
Menurut Koster, salah satu penyebabnya adalah harga bawang putih impor yang relatif lebih murah sehingga lebih diminati masyarakat dibandingkan hasil produksi petani lokal.
Untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor, Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan terus mendorong perluasan areal tanam bawang putih di sejumlah daerah potensial seperti Kabupaten Bangli, Jembrana, dan Karangasem.
“Saya terus dorong perluasan area tanam bawang putih. Kalau produksinya sudah cukup, kita bisa hentikan impor,” tegas Gubernur Bali dua periode tersebut.
Menurutnya, peningkatan produksi bawang putih merupakan bagian penting dari strategi mewujudkan kedaulatan pangan Bali sehingga kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi dari hasil produksi petani sendiri.
“Salah satu prioritas pembangunan Bali adalah upaya mewujudkan kedaulatan pangan,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Koster juga menyoroti besarnya kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian daerah. Berdasarkan data Pemerintah Provinsi Bali, sektor pertanian menyumbang sekitar 14 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Bali.
Karena memiliki peran strategis, pemerintah terus melakukan penguatan sektor pertanian mulai dari hulu hingga hilir.
“Saat ini kami tengah berupaya meningkatkan kapasitas pertanian dari hulu hingga hilir,” ujarnya.
Upaya tersebut mencakup peningkatan produktivitas, penguatan kelembagaan petani, peningkatan kualitas hasil panen, hingga pengembangan pemasaran produk pertanian agar memberikan nilai tambah bagi petani.
Selain meningkatkan produksi pangan, Pemerintah Provinsi Bali juga memprioritaskan pengembangan sistem pertanian organik.
Menurut Koster, implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Pertanian Organik menunjukkan hasil yang menggembirakan.
Ia menyebut, dari sekitar 64 ribu hektare lahan sawah di Bali, sekitar 60 persen telah memiliki sertifikat organik.
“Ini sejalan dengan implementasi Perda Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Pertanian Organik,” ungkapnya.
Program tersebut mendapat respons positif dari para petani karena mampu meningkatkan nilai jual produk pertanian sekaligus menjaga kualitas lingkungan.
“Ini juga sangat penting untuk menjaga kelestarian dan keanekaragaman hayati sehingga tidak merusak ekosistem,” tambahnya.
Seiring meningkatnya minat petani menerapkan sistem pertanian organik, Bali kini menghadapi tantangan baru berupa meningkatnya kebutuhan pupuk cair organik.
Koster berharap pemerintah pusat dapat menambah kuota pupuk cair bagi Bali agar program pertanian organik dapat berjalan optimal.
“Kami berharap dapat kuota lebih banyak karena meningkatnya kebutuhan. Dulu sangat sulit mengarahkan petani ke organik, tapi belakangan sangat antusias,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian RI sekaligus Ketua DPN HKTI, Sudaryono, mengajak HKTI Bali berperan aktif mendampingi petani dan mendukung program ketahanan pangan nasional.
Menurutnya, HKTI harus mampu menjadi jembatan antara petani dengan pemerintah sehingga berbagai persoalan di lapangan dapat segera diselesaikan.
“HKTI harus bisa menjembatani kebutuhan petani kita. Saya berharap tak ada lagi petani yang hidupnya tidak baik dan tak ada lagi produk pertanian yang dibeli dengan harga rendah,” ujarnya.
Sudaryono juga memberikan apresiasi terhadap berbagai kebijakan Pemerintah Provinsi Bali dalam memajukan sektor pertanian. Ia memastikan Kementerian Pertanian siap memberikan dukungan, termasuk penambahan kuota pupuk cair yang dibutuhkan petani Bali.
Ketua DPD HKTI Bali yang baru dilantik, Made Muliawan Arya (De Gadjah), menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Wayan Koster atas dukungan sehingga pelantikan dapat terlaksana dalam waktu persiapan yang relatif singkat.
Ia menyebut kepemimpinan Gubernur Koster mengedepankan semangat sinergi demi kepentingan masyarakat Bali.
Menurut De Gadjah, amanah sebagai Ketua HKTI Bali akan dijalankan dengan penuh tanggung jawab melalui kolaborasi bersama pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan petani.
“Dengan dukungan Bapak Gubernur, kita berkolaborasi untuk kepentingan para petani Bali,” pungkasnya.[*]
Dapatkan Update Terbaru!
Ikuti kami agar tidak ketinggalan info terbaru. GRATIS!!!
WhatsApp Channel
Google News
