BerandaDenpasarGubernur Koster Dorong Pindar di Bali Lebih Produktif, Bukan Konsumtif

Gubernur Koster Dorong Pindar di Bali Lebih Produktif, Bukan Konsumtif

DENPASAR, MEDIAPELANGI.com — Gubernur Bali Wayan Koster mendorong industri teknologi finansial atau Financial Technology (Fintech), termasuk pinjaman daring (Pindar), agar lebih banyak mendukung kegiatan produktif masyarakat. Menurutnya, kemudahan akses pembiayaan digital harus diimbangi dengan penguatan literasi keuangan agar masyarakat tidak terjebak utang konsumtif.

Hal tersebut disampaikan Koster saat menjadi pembicara dalam Fintech Lending Days (FLD) 2026 di Bali Sunset Road Convention Center (BSCC), Pemogan, Denpasar Selatan, Jumat (21/8/2026).

Koster mengatakan perkembangan fintech memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan dan produk keuangan. Namun, kemudahan tersebut harus disertai pemahaman yang baik mengenai hak, kewajiban, serta risiko sebagai peminjam.

Gubernur Koster menyoroti masih besarnya penggunaan Pindar untuk kebutuhan konsumtif. Berdasarkan data nasional yang disampaikannya, sekitar dua pertiga pembiayaan Pindar di Indonesia masih digunakan untuk kebutuhan konsumtif, sementara hanya sepertiga yang masuk ke sektor produktif.

Padahal, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan sekitar 40 hingga 50 persen dana Pindar dapat terserap ke sektor produktif.

“Ini adalah tantangan bersama, utamanya pelaku industri,” ucap Koster.

Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian agar pembiayaan digital tidak hanya meningkatkan jumlah penyaluran dana, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Khusus di Bali, Koster mendorong pembiayaan Pindar lebih banyak diarahkan kepada sektor produktif. Beberapa sektor yang dinilai memiliki potensi antara lain petani organik, UMKM, ekonomi kreatif berbasis budaya Bali, serta pengusaha muda yang sedang membangun dan mengembangkan usaha.

Ia meminta industri Pindar memahami karakteristik dan ekosistem usaha lokal Bali.

“Kami berharap industri Pindar benar-benar memahami dan masuk ke ekosistem usaha lokal Bali, bukan hanya melihat Bali sebagai pasar, melainkan sebagai mitra yang karakteristiknya perlu dipahami,” ujarnya.

Baca Juga:  Bali Raih Penghargaan KPK, Indeks Integritas Pendidikan 74,08

Menurut Koster, pendekatan tersebut penting agar pembiayaan digital dapat benar-benar membantu pelaku usaha meningkatkan kapasitas, memperluas usaha, dan menciptakan aktivitas ekonomi baru.

Koster menempatkan literasi keuangan sebagai bagian penting dalam pengembangan industri pembiayaan digital.

Kemudahan memperoleh pinjaman tanpa pemahaman yang memadai dapat meningkatkan risiko masyarakat mengambil keputusan berutang secara impulsif.

“Masyarakat yang belum sepenuhnya memahami hak dan kewajiban sebagai peminjam sangat rentan terjebak pada keputusan berutang yang impulsif, bukan untuk modal usaha produktif, melainkan konsumsi sesaat,” imbuhnya.

Karena itu, pelaku industri Pindar diminta tidak hanya mengejar pertumbuhan penyaluran dana. Pertumbuhan industri yang sehat, kata Koster, harus disertai transparansi produk, ketepatan penyaluran, penguatan literasi keuangan, serta perlindungan konsumen.

“Yang kami harapkan adalah ekosistem pembiayaan digital yang sehat, tepat sasaran, produktif, transparan, dan melindungi konsumen. Bukan ekosistem yang tumbuh cepat tapi meninggalkan masalah di kemudian hari,” bebernya.

Pemerintah Provinsi Bali, lanjut Koster, siap menjadi mitra industri dan regulator untuk memperkuat literasi keuangan hingga tingkat masyarakat.

Bali memiliki jaringan sosial yang luas melalui sekitar 1.500 Desa Adat. Selain itu, Pemprov Bali juga menjalankan program literasi digital di SMA, SMK, dan Desa Adat di seluruh Bali.

“Karena kami memiliki jaringan yang menjangkau seluruh pelosok melalui 1.500 Desa Adat. Kami juga memiliki program literasi digital yang sedang berjalan di seluruh SMA, SMK, dan Desa Adat se-Bali,” urainya.

Menurutnya, jaringan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai saluran edukasi keuangan yang menjangkau masyarakat hingga tingkat akar rumput.

Dengan edukasi yang lebih kuat, masyarakat diharapkan mampu memahami produk pembiayaan digital, menghitung kemampuan membayar, serta mempertimbangkan risiko sebelum mengambil pinjaman.

Koster berharap industri Pindar mengambil bagian dalam pembangunan ekonomi Bali. Industri pembiayaan digital tidak semestinya hanya hadir sebagai pihak yang mencari pasar, tetapi juga menjadi mitra masyarakat dan pemerintah dalam mendorong kesejahteraan.

Baca Juga:  131 Pelaku Usaha Turun ke Pasar Rakyat Badung, Transaksi Pagi Tembus Rp322 Juta

“Terima kasih telah memilih Bali sebagai tempat penyelenggaraan forum strategis ini. Semoga Fintech Lending Days 2026 menghasilkan kesepakatan dan langkah-langkah nyata yang berdampak bagi pengembangan ekosistem pembiayaan digital Indonesia, khususnya bagi kemajuan UMKM dan Krama Bali,” pungkasnya.

Dewan Pengawas Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), Bernadino Vega, menilai Bali memiliki posisi strategis dalam pengembangan industri Pindar.

Menurutnya, Bali memiliki sekitar 440 ribu UMKM yang membutuhkan dukungan pembiayaan untuk mengembangkan usaha.

Namun, tantangan industri Pindar bukan hanya menyediakan dana. Industri juga perlu mendorong semakin banyak pelaku usaha masuk dan terhubung dengan ekosistem keuangan.

“Tantangan dalam industri Pindar bukan hanya dalam kemampuan penyediaan dana, tapi bagaimana kita mendorong semakin banyak pelaku usaha yang masuk dan terhubung dalam ekosistem keuangan,” sebutnya.

Bernadino juga menekankan pentingnya tata kelola yang kuat, penyaluran dan penagihan yang bertanggung jawab, serta perlindungan konsumen.

Fintech Lending Days 2026 digelar AFPI dan CNBC Indonesia dengan tema “Advancing Indonesia’s Digital Financing Ecosystem”.

Forum tersebut mempertemukan regulator, pemerintah, pelaku industri jasa keuangan, investor, asosiasi, perbankan, dan mitra strategis.

Rangkaian kegiatan meliputi strategic forum, business matching, networking session, penandatanganan nota kesepahaman (MoU), serta industry showcase.

Forum tersebut juga menghadirkan Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, serta Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun dalam sesi Fireside Conversation.

Melalui forum tersebut, pengembangan pembiayaan digital diharapkan semakin diarahkan pada ekosistem yang sehat, bertanggung jawab, produktif, dan memberikan manfaat lebih besar bagi UMKM serta masyarakat.[*rls]

 

BERITA LAINNYA

ARSIP BERITA

Silahkan pilih bulan untuk melihat Arsip Berita.

BERITA POPULER