BerandaTabananAPBD Tabanan 2027, Komisi III DPRD Soroti Anggaran Program Tak Mendesak

APBD Tabanan 2027, Komisi III DPRD Soroti Anggaran Program Tak Mendesak

TABANAN, MEDIAPELANGI.com – Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2027 mendapat sejumlah catatan dari anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Tabanan. Salah satunya disampaikan I Wayan Sudiana dari Fraksi PDI Perjuangan yang akrab disapa Gading.

Dalam penyampaiannya pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tabanan, Senin (16/11/2026), Gading menyoroti sejumlah perubahan komponen anggaran yang mengalami kenaikan maupun penurunan selama proses pembahasan. Ia mengingatkan agar pemerintah daerah lebih cermat menentukan alokasi belanja dengan mengedepankan kebutuhan yang benar-benar menjadi prioritas masyarakat.

Rapat paripurna tersebut mengagendakan penyampaian laporan Banggar terkait Ranperda APBD 2027 serta laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) mengenai evaluasi Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2026 dan usulan Propemperda 2027.

Gading menyampaikan, pihaknya pada prinsipnya menyetujui hasil pembahasan anggaran yang telah dilakukan. Namun, persetujuan tersebut tetap disertai sejumlah saran dan pertimbangan agar penyusunan APBD 2027 dapat lebih tepat sasaran.

Menurutnya, perubahan besaran anggaran pada sejumlah komponen harus dicermati secara matang. Program yang belum mendesak perlu dipertimbangkan kembali sehingga kemampuan keuangan daerah dapat diarahkan pada kebutuhan yang lebih penting.

“Pada prinsipnya kami menyetujui hasil pembahasan APBD 2027. Namun, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian, terutama terkait perubahan sejumlah komponen anggaran yang mengalami kenaikan maupun penurunan. Pemerintah daerah harus benar-benar mencermati kebutuhan yang menjadi prioritas,” ujar Gading.

Ia menegaskan, penggunaan anggaran daerah harus memperhatikan tingkat urgensi setiap program dan kegiatan. Jangan sampai anggaran terserap untuk kegiatan yang belum mendesak, sementara masih terdapat kebutuhan masyarakat yang memerlukan perhatian lebih besar.

Karena itu, evaluasi terhadap program dan kegiatan perlu dilakukan dengan mempertimbangkan manfaat langsung bagi masyarakat, efektivitas pelaksanaan, serta kemampuan keuangan daerah.

“Kita berharap program-program yang belum terlalu mendesak bisa dipertimbangkan kembali. Anggaran yang tersedia sebaiknya lebih diarahkan untuk kebutuhan yang benar-benar prioritas, sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat,” tegasnya.

Baca Juga:  Bikin Keributan di Vila, WNA Rusia Dipindahkan ke Rudenim Denpasar

Gading juga menjelaskan bahwa saran dan pertimbangan yang disampaikan dalam pembahasan Banggar merupakan bagian dari tanggung jawab DPRD dalam menjalankan fungsi penganggaran dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Menurutnya, masukan dari anggota DPRD harus menjadi bahan perhatian pemerintah daerah, baik dalam penyusunan kebijakan anggaran maupun saat melaksanakan program pembangunan.

“Setiap masukan dan pertimbangan yang kami sampaikan merupakan bagian dari tanggung jawab DPRD. Harapan kami, pemerintah daerah dapat memperhatikan hal tersebut agar pelaksanaan APBD benar-benar berjalan sesuai skala prioritas dan kebutuhan riil masyarakat,” imbuhnya.

Melalui catatan tersebut, Gading berharap penyusunan dan pelaksanaan APBD Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2027 semakin mengedepankan ketepatan alokasi, efektivitas belanja, dan pemerataan pembangunan.

Dengan demikian, setiap anggaran yang dibelanjakan pemerintah daerah dapat memberikan manfaat optimal serta mendukung peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Tabanan.[ka]

BERITA LAINNYA

ARSIP BERITA

Silahkan pilih bulan untuk melihat Arsip Berita.

BERITA POPULER