Gubernur Koster, PKK Punya Peran Penting Dalam Pembangunan Daerah

Minggu, 2 Februari 2020 | 20:14 WITA

DENPASAR, MEDIAPELANGI.com – Tim Penggerak PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga), sebagai mitra kerja pemerintah memiliki peran penting dalam mendukung berbagai program pembangunan Daerah.Oleh sebab itu, kehadiran PKK di semua tingkatan diharapkan mampu meningkatkan perannya dalam pembangunan. Harapan itu disampaikan Gubernur Bali I Wayan Koster acara sosialisasi Bantuan Keuangan Khusus BKK Gerakan PKK dan Program Tim Penggerak PKK Provinsi Bali tahun 2020, di Rumah Dinas Gubernur Bali, Jaya Sabha, Denpasar, Minggu (2/2/2020).

Menurut Gubernur Koster agar semuanya bisa memahami keberadaan dari organisasi PKK ini. Bagaimana pentingnya organisasi ini dan bagaimana harus menjalankan organisasi ini.

Acara ini sangat penting untuk menyamakan persepsi diantara PKK dengan pendampingnya agar bisa menjalankan organisasi ini dengan baik dengan benar sesuai dengan posisi dan tugas pokoknya. Kalau tidak nanti dipandang sesuatu yang tidak penting, itulah sebabnya Saya sangat mendukung kegiatan ini. Saya pikir ini merupakan kegiatan penting karena itu Saya dukung penuh program PKK,”jelasnya.

Organisasi PKK ini keberadaannya dibentuk oleh satu aturan yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Presiden. Jadi PKK ini kuat sekali karena yang membentuk ini adalah negara. Yang membentuk secara bertingkat di Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota sampai Desa bahkan ada yang sampai tingkat rumah tangga yang disebut dengan Dasa Wisma. Luar biasa sampai ke grassroad sekali,”katanya.

Oleh karena itu, PKK merupakan gerakan nasional pemberdayaan yang tumbuh dari bawah telah banyak dirasakan perannya dalam mendorong.upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Secara struktur organisasi ini itu sangat kuat posisinya karena dibentuk oleh negara dengan aturan strukturnya dibuat secara berjenjang di Pusat, di Provinsi, di kabupaten/kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan sampai Dusun Banjar sampai kekelompok rumah tangga,’kata Gubernur Koster.

“Program yang ditugaskan kepada PKK ini Mandatories dicantumkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Presiden. Jadi program yang harus dijalankan dan diperintahkan oleh satu aturan. Tidak boleh membuat program suka-suka.

Programnya salah satunya penghayatan dan pengamalan Pancasila, itu berarti dapat tugas untuk memperkuat jalannya ideologi negara.

Oleh karena akibat dari pada tugas yang diberikan oleh aturan ini dengan 10 program pokok PKK itu menyangkut pendanaannya, sumber pendanaan dari program ini itu harus dibebankan pada APBN kalau PKK Pusat dan APBD untuk Kabupaten/Kota se-Bali sampai ke tingkat desa.

Programnya itu harus didesain oleh PKK sendiri, PKK yang mendesain programnya, pendanaannya, administrasinya itu ditempatkan di tempat pendanaannya secara administratif. PKK ini bukan program dari PMD, bedakan ini.

Kalau pemahamannya kurang detail, kurang luas, belum pengalaman, itu boleh berdiskusi dengan Dinas terkait. 10 program pokok PKK ini itu betul-betul sesuai dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru.

Dalam bidang Pangan, Sandang, Papan.Kesehatan dan Pendidikan. Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya.Pariwisata

Gubernur, Bupati/Walikota, Kepala Desa harus mendanai 10 program pokok PKK. Karena PKK ini menjadi satu jalur tersendiri untuk mendukung program pemerintah daerah.

Tahun ini betul-betul Saya minta agar program ini dijalankan dengan baik sampai ke tingkat desa. Harus digerakkan dalam satu sistem yang terorganisir untuk ikut menjalankan program daerah. Tahun depan Saya pastikan anggarannya akan naik lagi. Sekarang tahun 2020 anggarannya 10 M untuk PKK Provinsi, tahun 2021 akan naik,”ujar Guberbur Koster yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Bali.(mp/rls/hms)