Langkah-langkah tersebut antara lain, mengoptimalkan potensi yang ada dan menggali potensi baru dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), memperbaiki sistem manajemen pengelolaan keuangan, melakukan evaluasi dan pengawasan, mengarahkan pembiayaan kepada kegiatan mengacu pada rencana strategis, meningkatkan pendapatan pajak dan retribusi daerah, membiayai investasi yang diharapkan dapat menghasilkan pendapatan.
Gambaran realisasi anggaran pendapatan, belanja daerah dan pembiayaan daerah tahun 2019 realisasi pendapatan daerah kabupaten tabanan tahun 2018 sebesar Rp.1.915.231.297.941,61 (satu triliun sembilan ratus lima belas milyar rupiah lebih) atau 95,77 % dari target/anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp.1.999.848.790.472,90 (satu trilyun sembilan ratus sembilan puluh sembilan milyar rupiah lebih). Komponen pendapatan daerah kabupaten tabanan tahun 2019 terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) yang realisasinya sebesar Rp.354.558.039.084,47 (tiga ratus lima puluh empat miliar rupiah lebih), dana perimbangan realisasinya sebesar Rp. 1.064.306.738.141,00 (satu triliun rupiah lebih), dan lain-lain pendapatan yang sah realisasinya sebesar Rp. 496.366.520.716,14 (empat ratus sembilan puluh enam miliar rupiah lebih)
Sementara itu belanja daerah realisasi belanja daerah tahun 2019 sebesar Rp.1.914.581.906.859,72 (satu triliun sembilan ratus empat belas milyar rupiah lebih) atau sekitar 86,31 persen dari total belanja sebesar Rp.2.218.266.435.019,72 (dua triliun dua ratus delapan belas milyar rupiah lebih).
Kebijakan belanja daerah juga diarahkan untuk membiayai program unggulan lainnya.
Realisasi pembiayaan daerah Tabanan tahun 2019 sebesar Rp.69.266.017.564,82 (enam puluh sembilan miliar rupiah lebih) dari total pembiayaan tahun anggaran 2019 sebesar Rp.218.697.644.546,82 (dua ratus delapan belas miliar rupiah lebih).
Usai menyampaikan LKPJ, Bupati Eka mengajak seluruh pihak untuk berpikir dan memberikan solusi yang terbaik untuk Tabanan, Bali, dan Indonesia pada umumnya dalam melawan pandemic covid-19 ini.
Disamping itu diperlukan kerjasama semua pihak untuk mewujudkan stabilitas keamanan daerah dan melindungi masyarakat. (mp/ka)