Dukung Gernas BBI, Sekda Dewa Indra Pemprov Bali Lebih Dulu Punya Kebijakan untuk Memajukan UMKM
DENPASAR, MEDIAPELANGI.com – Sekretaris Daerah Dewa Made Indra mengaku bahwa Pemerintah Provinsi Bali di bawah kepemimpinan Gubernur Wayan Koster dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali, dengan pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru, selalu berkomitmen untuk memajukan produk lokal Bali. Hal tersebut bisa dilihat banyak program yang diluncurkan untuk membantu UMKM, serta peraturan-peraturan yang berpihak kepada produk lokal.
Hal itu di samapaikannya dalam sambutan acara Rapat Koordinasi Dukungan terhadap Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI), bertempat di gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Selasa (26/1/2021).
Dalam acara yang turut juga dihadiri oleh Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri Hari Nur Cahya Murni secara daring dari Kantor Kemendagri, Jakarta, sementara secara langsung dihadiri oleh Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Odo R.M. Manuhutu, Kepala BI Perwakilan Bali Trisno Nugroho serta bupati/walikota se-provinsi Bali, lebih spesifik mengatakan jika Pemprov Bali bahkan sudah mengimplementasikannya dalam pengadaan unit barang dan jasa.
“Kami sudah memiliki space di LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah) untuk para UMKM kita di Bali. Sehingga mereka bisa ikut serta dalam tender-tender yang dilakukan oleh Pemprov Bali,” jelasnya dalam rakor yang dimoderatori oleh Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Pemprov Bali I Wayan Mardiana.
Bahkan menurutnya, Gubernur Bali Wayan Koster juga telah memandatkan 40% pengadaan barang dan jasa di Pemprov Bali harus melibatkan UMKM. Hal ini dijelaskannya bertujuan agar UMKM di Bali semakin berkembang dan produk mereka pun semakin dikenal.
Ia menambahkan, dengan adanya Gernas BBI, maka upaya menggerakkan sektor UMKM akan menjadi semakin massif. Karena ini berupa gerakan serentak di seluruh Indonesia yang dikoordinir oleh pemerintah pusat, bukan hanya kebijakan daerah semata. Ia mengharapkan, melalui gerakan ini bisa semakin menguatkan perekonomian lokal untuk kesejahteraan masyarakat. “Saya juga berharap ke depan, langkah-langkah seperti ini bisa ditiru oleh Pemerintah Kabupaten/Kota seluruh Bali, sehingga gerakan ini semakin massif dan bisa memberikan ruang akses lebih untuk para UMKM kita,” tandasnya.
Sementara itu, Dirjen Hari Nur Cahya Murni dalam paparannya mengatakan selama ini UMKM juga terdampak oleh pandemi Covid-19 ini. Hal-hal yang paling dirasakan seperti omzet menurun, kurangnya inovasi, belum maksimalnya pemasaran online, kesulitan permodalan, dll. Sehingga menurutnya pemerintah daerah peerlu meningkatkan pemerataan kegiatan ekonomi dan investasi dengan memberikan insentif atau kemudahan bagi masyarakat dalam berusaha. Hal itu menurutnya sudah diatur dalam UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Hal itu semakin didukung dengan dikeluarkannya PP No. 24 tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah serta Permendagri No. 40 tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan RKPD 2021. Peraturan-peraturan tersebut bertujuan untuk penguatan kewirausahan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan koperasi dengan kegiatan prioritas yaitu peningkatan kemitraan, kapasitas, permodalan serta fasilitas.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga menjabarkan beberapa dukungan Kemendagri dalam penguatan UMKM dan BBI seperti membuat surat edaran tentang pelaksanaan Gernas BBI kepadad Gubernur, Bupati/Walikota hingga membuat SE kepada pemerintah daerah guna mengikutkan UMKM dalam proses pengadaan barang dan jasa. Hal itu agar target 6,1 juta unit UMKM ikut ke produk digital marketing.
Deputi Odo R.M. Manuhutu juga menyatakan dukungan instansinya dalam Gernas BBI tersebut. Ia berharap agar pemerintah daerah terus memberikan pendampingan kepada UMKM, sehingga kegiatan seperti ini tidak berhenti di sini saja. Ia juga berharap agar pemerintah daerah bisa mengarahkan para UMKM untuk menciptakan produk berkualitas, sehingga bisa menjadi nilai jual tinggi hingga ke pasar internasional. “Seperti contoh di beberapa negara Eropa, kulitas produk UMKM mereka sangat bagus, sehingga punya nilai jual tinggi, bahkan menandingi produk-produk terkenal,” jelasnya.
Selain itu, ia mengharapakan pejabat di daerah bisa memberikan contoh dengan memakai produk-produk lokal sehingga bisa ditiru oleh masyarakat terutama anak muda.
Para bupati/walikota se-Bali menyatakan dukungannya dalam gerakan ini. Karena bagaimanapun gerakan ini bisa memberikan ruang bagi UMKM lokal dan mensejahterakan masyarakat. Akan tetapi, mereka berharap kegiatan seperti ini bisa terus berjalan dan berkesinambungan sehingga tidak mengecewakan para pelaku UMKM kita nanti.(rls)
