Rapat Paripurna DPRD Tabanan 2025: Fraksi Golkar Dukung Ranperda Perubahan APBD hingga Perusda

Selasa, 9 September 2025 | 23:47 WITA

Rapat Paripurna DPRD Tabanan — Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Tabanan, I Ketut Budi Adnyana, saat menyampaikan pandangan umum fraksi pada Rapat Paripurna Ke-21 dan Ke-22 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025, Selasa (9/9).

TABANAN, MEDIAPELANGI.com – DPRD Kabupaten Tabanan kembali menggelar Rapat Paripurna Ke-21 dan Ke-22 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025 pada Selasa (9/9).

Agenda utama rapat tersebut membahas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap pidato pengantar Bupati Tabanan terkait empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), yang kemudian ditanggapi langsung oleh Bupati I Komang Gede Sanjaya.

Adapun empat Ranperda yang diajukan eksekutif, yakni. Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Ranperda tentang Inovasi Daerah.
Ranperda tentang Perusahaan Umum Daerah Sanjayaning Singasana. Ranperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Dalam rapat tersebut, juru bicara Fraksi Partai Golkar I Ketut Budi Adnyana menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap pidato pengantar Bupati. Pihaknya menekankan pentingnya Ranperda Perubahan APBD 2025 yang harus mengacu pada perubahan Kebijakan Umum APBD dan PPAS sebagai dokumen perencanaan awal.
“Anggaran perlu disusun dengan memperhatikan kapasitas keuangan daerah. Penggunaannya harus selektif dan berprioritas agar sasaran pembangunan yang direncanakan dapat tercapai secara efektif,” ujarnya.

Berdasarkan rancangan, pendapatan daerah tahun 2025 diproyeksikan mencapai Rp2,281 triliun lebih, meningkat Rp44,574 miliar atau 1,99 persen dari APBD induk sebesar Rp2,236 triliun. Sementara belanja daerah direncanakan sebesar Rp2,351 triliun lebih, naik Rp37,901 miliar atau 1,64 persen dari APBD induk Rp2,313 triliun.

Dengan proyeksi tersebut, APBD 2025 mengalami defisit Rp70,095 miliar lebih. Jumlah ini turun Rp6,673 miliar atau 8,69 persen dibanding defisit APBD induk Rp96 miliar. Defisit tersebut akan ditutup melalui pembiayaan netto yang bersumber dari Silpa tahun 2024.

Atas dasar itu, Fraksi Golkar menyatakan dapat menerima empat Ranperda yang diajukan eksekutif.

“Kami sepakat untuk melanjutkan pembahasan sesuai mekanisme dan tahapan yang berlaku,” tegas Budi Adnyana.

Usai penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi, rapat paripurna dilanjutkan dengan jawaban Bupati Tabanan.

Sanjaya menyampaikan apresiasi atas dukungan dan masukan dari DPRD, sekaligus menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam pengelolaan anggaran serta kebijakan daerah.[ka]