
TABANAN, MEDIAPELANGI.com – Meski Pemilu Serentak 2024 telah lama usai, dinamika pasca-pemilu rupanya masih menyisakan polemik. Terbaru, sorotan publik tertuju pada unggahan I Made Mulyawan Arya, atau yang lebih dikenal sebagai De Gadjah, mantan Calon Gubernur Bali dalam Pilkada 2024, yang mengomentari pernyataan seorang kepala desa di Kabupaten Tabanan.
Melalui akun media sosial pribadinya, @de_gadjah, pada Jumat (6/6), De Gadjah mengunggah sebuah video berisi rekaman suara Perbekel Desa Baturiti, Kecamatan Kerambitan, I Made Suryana. Dalam rekaman tersebut, Suryana terdengar mengungkapkan penolakannya untuk menandatangani pengajuan bantuan apabila terdapat label dari Partai Gerindra.
Unggahan ini segera mengundang perhatian warganet. De Gadjah menyebut pernyataan tersebut berpotensi memecah belah masyarakat dan mencerminkan sikap diskriminatif terhadap partai politik tertentu.
“Ini dia sosok kepala desa yang sangat benci dengan Partai Gerindra dan berpotensi memecah belah rakyat. Padahal hajatan politik sudah selesai,” tulis De Gadjah dalam keterangan video.
Saat dikonfirmasi pada hari yang sama, Perbekel Made Suryana membenarkan bahwa pernyataan dalam video itu disampaikannya secara langsung dalam sebuah pertemuan kelompok peternak yang berlangsung pekan lalu di Wantilan Umum Desa Baturiti.
Menurut Suryana, pernyataan tersebut dilatarbelakangi kekecewaannya terhadap Made Miantara, Ketua kelompok peternak sekaligus kader Partai Gerindra, yang menerima bantuan sosial (bansos) bidang peternakan dari program pemerintah pusat yang disalurkan oleh Nyoman Adi Wiryatama, anggota DPR RI dari PDI Perjuangan.
“Etis tidak, kalau kader partai lain menerima bansos dari PDI Perjuangan? Pilkada memang sudah selesai, tapi hasil Pilkada itu ada konsekuensinya, termasuk distribusi bantuan,” tegas Suryana.
Ia mengaku ucapannya dilandasi oleh emosi dan berharap bisa menjadi bahan introspeksi bagi semua pihak dalam berpolitik. Suryana pun menyampaikan permohonan maaf kepada De Gadjah dan seluruh kader Partai Gerindra.
“Pernyataan saya merupakan bentuk akumulasi kekecewaan. Sebagai kepala desa yang menaungi semua warga, saya mohon maaf apabila hal ini menyinggung pihak mana pun, khususnya Pak De Gadjah,” ujar Suryana.
Secara terpisah, Made Miantara selaku penerima bantuan sekaligus kader Partai Gerindra, menegaskan bahwa program bansos tersebut merupakan murni bantuan dari pemerintah pusat dan tidak seharusnya dikaitkan dengan afiliasi politik.
“Bantuan sosial berasal dari pajak rakyat dan disalurkan melalui program pemerintah. Tidak ada kaitannya dengan partai, dan seharusnya tidak dibedakan berdasarkan pilihan politik,” jelas Miantara.
Ia juga menambahkan bahwa dirinya akan segera berkoordinasi dengan pihak terkait agar persoalan ini tidak meluas dan dapat diselesaikan dengan bijak[*]