Andika Gerindra Kecam Perbekel Baturiti: Semua Warga Berhak atas Pelayanan

TABANAN, MEDIAPELANGI.com – Politisi Partai Gerindra sekaligus anggota DPRD Tabanan, Nyoman Gede Andika, angkat suara menanggapi rekaman viral pernyataan Perbekel (Kepala Desa) Baturiti, Kecamatan Kerambitan, I Made Suryana, yang menolak menandatangani pengajuan bantuan apabila berkaitan dengan Partai Gerindra.

Andika menilai bahwa tindakan tersebut, apabila benar terjadi, merupakan bentuk diskriminasi politik yang sangat tidak patut dilakukan oleh seorang kepala desa.

“Kepala desa itu dipilih untuk melayani semua warga, bukan hanya pendukung partai tertentu. Kalau ada tindakan diskriminatif atau intimidatif seperti itu, itu bisa masuk pelanggaran hukum, baik pidana maupun administratif,” ujarnya, Jumat (7/6).

Sebagai anggota DPRD Tabanan dari Fraksi Gerindra, Andika mendorong masyarakat untuk berani melaporkan setiap bentuk ancaman atau penolakan pelayanan publik karena perbedaan pilihan politik.

“Kalau ada warga yang mendapat penolakan atau intimidasi seperti itu, silakan lapor ke Bupati, Inspektorat, atau bahkan kepolisian. Kami dari DPRD siap mengawal,” tegasnya.

Ia menambahkan, pelayanan publik tidak boleh dijadikan alat tekanan politik, terlebih di tingkat desa. Menurutnya, demokrasi yang sehat harus dijaga hingga ke level paling bawah dalam struktur pemerintahan.

“Kita tidak ingin desa dijadikan instrumen politik. Siapapun warga negara, punya hak yang sama untuk dilayani secara adil dan tanpa diskriminasi,” tambahnya.

Sebelumnya, publik dihebohkan dengan beredarnya rekaman suara Perbekel I Made Suryana yang menolak menandatangani pengajuan bantuan kelompok peternak di Desa Baturiti jika terdapat kaitan dengan Partai Gerindra. Rekaman ini diunggah oleh I Made Mulyawan Arya (De Gadjah), mantan Calon Gubernur Bali, melalui akun Instagram @de_gadjah.

Dalam klarifikasinya, Suryana mengakui pernyataan tersebut diucapkan dalam forum kelompok peternak yang diketuai oleh kader Gerindra, Made Miantara. Ia menyebut pernyataan itu sebagai bentuk kekecewaan atas bantuan sosial yang diterima oleh kelompok yang didominasi pendukung Gerindra, padahal program tersebut berasal dari anggota DPR RI dari PDI Perjuangan.

Pernyataan Suryana memicu polemik dan dinilai bertentangan dengan prinsip pelayanan publik yang seharusnya netral dan inklusif.[*]