TABANAN, MEDIAPELANGI.com – Di tengah sorotan tajam publik terkait krisis obat yang sempat mengguncang layanan kesehatan, manajemen RSUD Tabanan akhirnya mulai bernapas lega. Klaim pembayaran dari BPJS Kesehatan yang sebelumnya tersendat kini mulai dicairkan, meski baru separuh dari total pengajuan.
Direktur RSUD Tabanan, dr. I Gede Sudiarta mengungkapkan bahwa pembayaran klaim BPJS untuk periode Desember 2025 telah dilakukan pada Rabu (12/3). Namun dana yang diterima rumah sakit baru sebesar 50 persen dari total klaim yang diajukan.
“Pembayaran klaim BPJS sudah dilakukan kemarin untuk bulan Desember. Tetapi yang terbayar baru sekitar 50 persen,” ujar dr. Sudiarta saat dikonfirmasi, Kamis (12/3).
Menurutnya, total klaim yang diajukan rumah sakit kepada BPJS mencapai sekitar Rp7 miliar. Dari jumlah tersebut, dana yang baru diterima pihak rumah sakit sebesar Rp3,5 miliar.
Meski baru separuh, dana tersebut langsung digunakan untuk menutup sejumlah kewajiban mendesak rumah sakit yang sempat tertunda akibat tersendatnya arus keuangan. Salah satunya adalah pembayaran jasa pelayanan atau jaspel bagi ratusan tenaga kesehatan dan pegawai rumah sakit.
“Dari dana yang masuk itu, kami langsung melakukan pembayaran jasa pelayanan kepada seluruh pegawai rumah sakit,” jelasnya.
Total jaspel yang dibayarkan mencapai Rp3,2 miliar dan diberikan kepada sebanyak 952 pegawai yang bekerja di rumah sakit milik pemerintah daerah tersebut. Nilai jasa pelayanan yang diterima setiap pegawai berbeda-beda tergantung pada posisi dan tanggung jawab masing-masing.
Pembayaran jaspel ini menjadi angin segar bagi para pegawai yang sebelumnya sempat menunggu pencairan hak mereka. Apalagi dalam beberapa waktu terakhir muncul berbagai keluhan terkait keterlambatan pembayaran jasa pelayanan yang turut menjadi sorotan publik.
Selain untuk membayar jaspel pegawai, sisa dana yang diterima dari klaim BPJS juga mulai digunakan untuk menutup sebagian kewajiban rumah sakit kepada pihak rekanan, khususnya vendor penyedia obat-obatan.
“Setelah pembayaran jaspel, sisa dana yang ada kami gunakan untuk pembayaran obat kepada pihak rekanan,” kata dr. Sudiarta.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan obat di rumah sakit kembali stabil setelah sebelumnya sempat menjadi sorotan karena terjadi kelangkaan. Persoalan habisnya stok obat bahkan sempat memicu kritik keras dari berbagai pihak, termasuk kalangan legislatif di Kabupaten Tabanan.
Kondisi tersebut membuat manajemen rumah sakit harus bergerak cepat memulihkan kepercayaan publik sekaligus memastikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tidak terganggu.
Sudiarta menambahkan, pihaknya berharap sisa pembayaran klaim BPJS untuk periode Desember dapat segera dilunasi dalam waktu dekat. Jika tidak ada kendala, pembayaran tahap berikutnya diperkirakan dapat dilakukan pada Jumat (13/3).
“Mudah-mudahan besok sisa klaim untuk bulan Desember bisa dibayarkan,” ujarnya.
Sementara itu, untuk klaim tagihan pelayanan rumah sakit pada bulan Januari 2026, saat ini masih dalam proses verifikasi dan administrasi oleh pihak BPJS.
Proses klaim tersebut menjadi sangat penting bagi keberlangsungan operasional rumah sakit. Pasalnya, dana klaim BPJS merupakan salah satu sumber utama pembiayaan operasional rumah sakit, termasuk untuk pengadaan obat, alat kesehatan, serta pembayaran jasa pelayanan tenaga medis.
Manajemen rumah sakit berharap proses pencairan klaim ke depan dapat berjalan lebih lancar sehingga tidak lagi menimbulkan gangguan terhadap operasional layanan kesehatan.
Di tengah tekanan publik dan pengawasan dari berbagai pihak, manajemen RSUD Tabanan kini dituntut memastikan tata kelola keuangan dan pelayanan rumah sakit berjalan lebih transparan serta profesional.
Pasalnya, krisis obat yang sempat terjadi sebelumnya telah menjadi alarm keras bagi dunia kesehatan di Kabupaten Tabanan bahwa sistem pengelolaan rumah sakit harus diperkuat agar pelayanan kepada masyarakat tidak kembali terganggu.[ka]
Dapatkan Update Terbaru!
Ikuti kami agar tidak ketinggalan info terbaru. GRATIS!!!
WhatsApp Channel
Google News
