TABANAN, MEDIAPELANGI.com – Habisnya sejumlah stok obat di RSUD Tabanan memicu sorotan keras dari DPRD Kabupaten Tabanan. Kondisi ini bahkan disebut sebagai tamparan serius bagi dunia pelayanan kesehatan di daerah tersebut karena menyangkut keselamatan dan nyawa pasien.
Wakil Ketua DPRD Tabanan dari Fraksi Golkar, I Made Asta Dharma, menegaskan bahwa persoalan ini tidak boleh dianggap sepele. Ia meminta agar persoalan utang-piutang rumah sakit segera diselesaikan secara transparan agar operasional rumah sakit dapat kembali normal dan pelayanan kesehatan tidak terganggu.
Menurutnya, krisis stok obat di RSUD Tabanan menunjukkan adanya persoalan serius dalam tata kelola manajemen rumah sakit.
“Segera harus dicari solusi agar persoalan hutang piutang RSUD Tabanan dapat diselesaikan dengan baik. Harus ada keterbukaan mengenai kondisi keuangan yang sebenarnya, sehingga operasional rumah sakit bisa pulih kembali dan ketersediaan obat-obatan tetap terjamin,” tegas Asta Dharma, Rabu (11/3).
Ia menekankan bahwa ketersediaan obat merupakan hal yang sangat vital dalam pelayanan kesehatan. Jika persoalan tersebut dibiarkan berlarut-larut, maka yang paling dirugikan adalah masyarakat yang membutuhkan layanan medis.
“Ketersediaan obat berkaitan langsung dengan nyawa pasien. Jangan sampai pelayanan kesehatan terabaikan hanya karena persoalan manajemen,” ujarnya.
Untuk mengurai persoalan yang terjadi, DPRD Tabanan berencana segera menggelar rapat kerja bersama berbagai pihak terkait. Rapat tersebut akan melibatkan pemerintah daerah, manajemen RSUD Tabanan, DPRD, pihak BPJS Kesehatan, serta tenaga medis yang sebelumnya sempat menyampaikan keluhan melalui rekaman suara yang viral di media sosial.
Asta Dharma menilai rapat kerja tersebut penting agar semua pihak dapat menyampaikan penjelasan secara terbuka mengenai persoalan yang sebenarnya terjadi di RSUD Tabanan.
Ia juga menegaskan bahwa DPRD tidak ingin hanya mendengar penjelasan sepihak dari manajemen rumah sakit.
“Saat ini yang terjadi baru penjelasan sepihak dari manajemen RSUD Tabanan, seolah-olah masalahnya ringan. Padahal fakta di lapangan menunjukkan banyak persoalan yang harus dibuka secara transparan,” tegasnya.
Selain itu, DPRD juga meminta komisi terkait untuk memanggil vendor atau pihak penyedia obat yang selama ini memasok kebutuhan farmasi ke RSUD Tabanan. Langkah tersebut dilakukan untuk mengetahui secara jelas duduk persoalan yang menyebabkan distribusi obat terhambat.
Menurut Asta Dharma, persoalan krisis obat kemungkinan tidak hanya berkaitan dengan klaim pembayaran dari BPJS Kesehatan, seperti yang selama ini disampaikan oleh pihak manajemen rumah sakit.
Ia menilai ada kemungkinan persoalan lain dalam pengelolaan keuangan rumah sakit yang perlu diungkap secara terbuka.
“Kalau dikatakan karena tunggakan BPJS, jangan sampai BPJS hanya dijadikan kambing hitam saja. Bisa saja ada persoalan keuangan lainnya di internal rumah sakit yang harus dijelaskan secara terbuka,” katanya.
Ia juga mempertanyakan alasan yang menyebut bahwa persoalan ini terjadi akibat perubahan sistem administrasi dari manual ke sistem digital.
Menurutnya, jika alasan tersebut dijadikan penyebab utama, maka seharusnya rumah sakit lain juga mengalami persoalan yang sama.
“Kalau memang karena perubahan sistem, kenapa rumah sakit lain tidak mengalami masalah seperti yang terjadi di RSUD Tabanan?” ujarnya.
Selain krisis obat, DPRD juga menerima informasi bahwa terdapat persoalan lain di lingkungan RSUD Tabanan, termasuk belum dibayarkannya jasa pelayanan atau jaspel bagi sejumlah tenaga kesehatan sejak beberapa waktu terakhir.
Kondisi tersebut dinilai semakin memperlihatkan adanya persoalan serius dalam manajemen rumah sakit yang harus segera dibenahi.
Karena itu, Asta Dharma menegaskan bahwa langkah evaluasi menyeluruh terhadap manajemen rumah sakit perlu dilakukan. Bahkan, ia tidak menutup kemungkinan perlunya perombakan jajaran manajemen hingga posisi direktur utama rumah sakit jika memang terbukti tidak mampu mengelola rumah sakit secara profesional.
“Kalau memang manajemen tidak mampu mengelola rumah sakit dengan baik hingga kondisi menjadi kolaps seperti sekarang, maka harus berani dilakukan perombakan manajemen, termasuk direktur utama,” tegasnya.
DPRD Tabanan berharap persoalan ini dapat segera diselesaikan secara terbuka dan profesional agar pelayanan kesehatan kepada masyarakat dapat kembali berjalan normal. Menurutnya, rumah sakit sebagai fasilitas pelayanan publik harus mampu memberikan pelayanan maksimal karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat.[ka]
Dapatkan Update Terbaru!
Ikuti kami agar tidak ketinggalan info terbaru. GRATIS!!!
WhatsApp Channel
Google News
